|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan:
Penataan Organisasi
Sub Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Melakukan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
• Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya
• ASN / PNS
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
2.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
3.4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
4.6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
Data Umum:
Jumlah pegawai pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
L : 4
P : 5
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat PUG-PPRG
L : 0
P : 2
Jumlah Perangkat
Daerah yang di monitoring dan evaluasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja di
Lingkungan
Pemerintah Kota
Surabaya 62
Badan/Dinas/ Bagian/Kecamatan
-
-
|
Akses:
Akses yang tidak merata dapat memperlebar ketimpangan gender dalam pengambilan manfaat kerja sama
Partisipasi:
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat PUG-PPRG
L : 0
P : 2
Data tersebut menunjukkan bahwa pegawai terlatih PUG-PPRG masih didominasi oleh perempuan
Kontrol:
Pemangku kepentingan kerja sama, termasuk mitra kerja sama, belum sepenuhnya memahami pentingnya data terpilah gender untuk menciptakan program yang inklusif dan adil
Manfaat:
Kurangnya analisis dampak gender dalam monitoring dan evaluasi terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
|
Tidak semua pegawai dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
memiliki pemahaman yang memadai tentang konsep Pengarusuta maan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender |
Banyak Perangkat Daerah yang belum memiliki pemahaman atau komitmen terhadap Pengarusuta maan Gender sehingga proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah idak mempertimbangkan perspektif gender |
Memastikan bahwa setiap tahapan monitoring dan evaluasi terhadap Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dapat mengintegrasikan analisis dan pendekatan yang memperhati
kan kebutuhan, partisipasi, serta dampak terhadap kelompok gender secara adil dan setara |
Mengikutsertakan pegawai dalam Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Reformasi Birokrasi untuk mengikuti pelatihan intensif mengenai Pengarusuta maan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), guna meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kemampuan mereka dalam mengintegrasikan perspektif gender secara efektif dalam setiap tahapan kerja sama |
1. Jumlah pegawai pada Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja L : 4
P : 5
2. Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat PUG-PPRG
L : 0
P : 2
3. Jumlah Perangkat
Daerah yang di Peningkatan Perencaanaan, Penganggaran, dan Evaluasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 62 Badan/Dinas/ Bagian/Kecamatan |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat PUG-PPRG
L : 0
P : 2
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 2 Dokumen
Indikator Kegiatan:
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 62
Outcome Program:
Presentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen
Impact:
terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 persen
|
