Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan Misi: Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Program: Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kegiatan: Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Tercapainya 1768 pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Sasaran Sub Kegiatan: Pelaku usaha penangkapan ikan (Nelayan)	Dasar Hukum: Berdasarkan Peraturan Walikota No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Pasal 8 Bidang Perikanan Data Umum: Data Nelayan Kota Surabaya sebanyak 1768 orang Laki - laki : 1762 (99,66%) Perempuan : 6 (0.003%) Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota sejumlah 1768 pelaku usaha Laki - laki : 1762 (99,66%) Perempuan : 6 (0.003%) - - -	Akses: - Nelayan yang memperoleh bantuan sarana usaha perikanan tangkap sesuai dengan usulan musrenbang, Pokir dan usulan KUB Nelayan - Nelayan yang mengikuti pembinaan/pelatihan terkait perikanan tangkap berdasarkan usulan dari penyuluh perikanan Partisipasi: Proporsi nelayan yang memperoleh bantuan sarana usaha perikanan tangkap dan mengikuti pembinaan/pelatihan terkait perikanan tangkap hanya laki- laki (100%) Kontrol: Pejabat pengampu kegiatan - Eselon II P: 1 orang - Eselon III P: 1 orang Pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan merupakan pelaku usaha Kota Surabaya Manfaat: - Meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan - Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan nelayan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites	1. Penyelenggaraan pengawasan kurang optimal dikarenakan menyesuaikan ketersediaan anggaran 2. Faktor sosial dan budaya nelayan membutuhkan proses penyesuaian terhadap teknologi yang ada	Nelayan didominasi oleh laki-laki, karena adanya anggapan bahwa aktifitas usaha perikanan tangkap (melaut) memerlukan tenaga fisik sedangkan untuk perempuan mendominasi dalam hal pengolahan hasil perikanan	Tercapainya jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penganmgkutan ikan sesuai kewenangan sejumlah 1768 pelaku dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegaitan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamong bekerja sama dengan instansi terkait (LANTAMAL V, DITPOLAIRUD,Pen gawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP) 2. Sosisalisasi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites	1. Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegaitan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamongbekerja sama dengan instansi terkait (LANTAMAL V, DITPOLAIRUD,P engawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP) 2. Sosisalisasi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites	Pada tahun 2025: 1. Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegaitan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamong bekerja sama dengan instansi terkait (LANTAMAL V, DITPOLAIRUD,Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP) 2. Sosisalisasi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites	Indikator Aktifitas: 1. Tercapainya Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegiatan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamong sebanyak 12 Kali 2. Tercapainya jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kota Surabaya sejumlah 1768 pelaku usaha Indikator Sub Kegiatan: Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (nihil kasus) Indikator Kegiatan: Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap (12 kali) Outcome Program: Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (1768 Pelaku Usaha) Impact: Meningkatyna pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:
Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan

Program:
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan:
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:
Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tercapainya 1768 pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

Sasaran Sub Kegiatan:
Pelaku usaha penangkapan ikan (Nelayan)

Dasar Hukum:
Berdasarkan Peraturan Walikota No. 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Pasal 8 Bidang Perikanan

Data Umum:
Data Nelayan Kota Surabaya sebanyak 1768 orang Laki - laki : 1762 (99,66%) Perempuan : 6 (0.003%)

Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota sejumlah 1768 pelaku usaha Laki - laki : 1762 (99,66%) Perempuan : 6 (0.003%)

Akses:
- Nelayan yang memperoleh bantuan sarana usaha perikanan tangkap sesuai dengan usulan musrenbang, Pokir dan usulan KUB Nelayan - Nelayan yang mengikuti pembinaan/pelatihan terkait perikanan tangkap berdasarkan usulan dari penyuluh perikanan

Partisipasi:
Proporsi nelayan yang memperoleh bantuan sarana usaha perikanan tangkap dan mengikuti pembinaan/pelatihan terkait perikanan tangkap hanya laki- laki (100%)

Kontrol:
Pejabat pengampu kegiatan - Eselon II P: 1 orang - Eselon III P: 1 orang Pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan merupakan pelaku usaha Kota Surabaya

Manfaat:
- Meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan - Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan nelayan tentang alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites

1. Penyelenggaraan pengawasan kurang optimal dikarenakan menyesuaikan ketersediaan anggaran 2. Faktor sosial dan budaya nelayan membutuhkan proses penyesuaian terhadap teknologi yang ada

Nelayan didominasi oleh laki-laki, karena adanya anggapan bahwa aktifitas usaha perikanan tangkap (melaut) memerlukan tenaga fisik sedangkan untuk perempuan mendominasi dalam hal pengolahan hasil perikanan

Tercapainya jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penganmgkutan ikan sesuai kewenangan sejumlah 1768 pelaku dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : 1. Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegaitan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamong bekerja sama dengan instansi terkait (LANTAMAL V, DITPOLAIRUD,Pen gawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP) 2. Sosisalisasi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites

1. Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegaitan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamongbekerja sama dengan instansi terkait (LANTAMAL V, DITPOLAIRUD,P engawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP) 2. Sosisalisasi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites

Pada tahun 2025: 1. Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegaitan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamong bekerja sama dengan instansi terkait (LANTAMAL V, DITPOLAIRUD,Pengawas Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Dinas Perikanan dan Keluatan Provinsi Jawa Timur dan Satpol PP) 2. Sosisalisasi terkait alat tangkap yang ramah lingkungan dan alat tangkap yang dilarang dan Tata Kelola Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Appendiks Cites

Indikator Aktifitas:
1. Tercapainya Pengawasan kawasan pesisir dengan melakukan kegiatan patroli bersama di sepanjang perairan pamurbaya dan Teluk Lamong sebanyak 12 Kali 2. Tercapainya jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kota Surabaya sejumlah 1768 pelaku usaha

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah kasus nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan (nihil kasus)

Indikator Kegiatan:
Jumlah pelaksanaan pengawasan kegiatan usaha perikanan tangkap (12 kali)

Outcome Program:
Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (1768 Pelaku Usaha)

Impact:
Meningkatyna pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota

Gender Analysis Pathway Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Gender Analysis Pathway
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian