|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Program:
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
Kegiatan:
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Menyusun dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
Pemerintah Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
- Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Walikota Surabaya No. 68 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Data Umum:
Melibatkan stakeholder terkait perempuan dan atau kelompok rentan dalam pembahasan rencana dokumen kebijakan tata kelola SPBE
Jumlah OPD yang terlibat pada koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE adalah 35 OPD.
Jumlah personil yang menangani sub kegiatan ini terdiri 5 orang perempuan.
Berpedoman pada peraturan :
- Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Walikota Surabaya No. 68 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
|
Akses:
Penyusunan kebijakan tata kelola SPBE melibatkan OPD terkait.
Partisipasi:
OPD dalam tim koordinasi SPBE berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan tata kelola SPBE sesuai tanggung jawab masing-masing.
Kontrol:
Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan kontrol dan fasilitasi dalam penyusunan kebijakan tata kelola SPBE
Manfaat:
Kebijakan tata kelola SPBE bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
|
Belum adanya pedoman teknis untuk penyusunan kebijakan tata kelola SPBE berbasis gender. |
Masih adanya persepsi bahwa kebijakan tata kelola IT adalah urusan teknis yang netral gender, sehingga keterwakilan perspektif perempuan atau kelompok rentan dianggap belum mendesak. |
Menyusun dokumen kebijakan tata kelola SPBE (arsitektur, peta rencana, proses bisnis, dan anggaran) yang inklusif dan responsif gender guna memastikan layanan digital Pemerintah Kota Surabaya adil bagi seluruh masyarakat. |
Melibatkan stakeholder terkait perempuan dan atau kelompok rentan dalam pembahasan rencana dokumen kebijakan tata kelola SPBE |
Jumlah OPD yang terlibat pada koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE adalah 35 OPD. |
Indikator Aktifitas:
Tersusunnya dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang inklusivitas dan responsivitas gender.
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan:
Persentase penerapan pemerintah digital
Outcome Program:
Rata-rata nilai tingkat kematangan aspek teknologi digital
Impact:
Tersusunnya dokumen kebijakan tata kelola SPBE (arsitektur, peta rencana, proses bisnis, dan anggaran) yang inklusif dan responsif gender guna memastikan layanan digital Pemerintah Kota Surabaya adil bagi seluruh masyarakat.
|
