|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Program:
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Kegiatan:
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Memberikan dukungan kepada Komisi Informasi Daerah dalam rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Sasaran Sub Kegiatan:
Komisi Informasi Daerah
|
Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Data Umum:
Jumlah Penduduk Kota Surabaya 3.008.760 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.489.658 Jiwa dan perempuan sebanyak 1.519.102 Jiwa
Jumlah masyarakat yang melakukan permintaan layanan informasi publik adalah 53 dengan komposisi laki-laki 32 dan perempuan 21
Selain itu pada sub kegiatan ini dilaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat, yang dilaksanakan secara offline maupun online melalui aplikasi Wargaku.
Jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan masyarakat adalah 9700 dengan komposisi :
laki-laki 7034 dan perempuan 2666
|
Akses:
Kesempatan yang sama bagi staf laki-laki dan perempuan untuk mengikuti diklat/bimtek terkait tata kelola sengketa informasi.
Partisipasi:
Pelibatan aktif staf perempuan dan laki-laki dalam rapat penyusunan program kerja dan evaluasi sidang sengketa.
Kontrol:
Keterlibatan berimbang dalam pengambilan keputusan teknis administratif dan pengelolaan anggaran sekretariat.
Manfaat:
Tersedianya sarana kerja dan fasilitas persidangan yang responsif gender (misal: toilet terpisah, ruang tunggu yang aman/nyaman).
|
Belum optimalnya pemahaman SDM mengenai penyusunan anggaran dan layanan persidangan yang responsif gender. |
Masyarakat laki-laki lebih berperan aktif dalam memanfaatkan layanan pengaduan daripada perempuan. |
Memberikan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Daerah yang profesional, akuntabel, dan memperhatikan kebutuhan setara bagi laki-laki dan perempuan. |
1. Fasilitasi administrasi umum dan keuangan sekretariat yang inklusif.
2. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat (L/P) melalui bimtek/pelatihan.
3. Penyediaan sarana pendukung persidangan yang ramah gender. |
Jumlah pengaduan masyarakat tahun 2025 adalah 9700, dengan komposisi laki-laki 7034 (73%) dan perempuan 2666 (27%). |
Indikator Aktifitas:
Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi
di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika
Indikator Kegiatan:
Persentase penyelesaian permohonan informasi publik
Outcome Program:
Persentase kecepatan respon/ tanggapan pengaduan dan permohonan informasi publik
Impact:
Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Daerah yang profesional, akuntabel, dan memperhatikan kebutuhan setara bagi laki-laki dan perempuan.
|
