|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya
Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata serta Olah Raga
Sasaran Sub Kegiatan:
- ASN
- Non ASN
- Sekretariat dan seluruh unit kerja di lingkungan dinas, sebagai pengguna dokumen perencanaan dalam menetapkan prioritas program, target kinerja, indikator, serta kebutuhan sumber daya secara tepat dan terarah
|
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya
Data Umum:
Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah :
L : 43
P : 27
Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik :
L : 46
P : 24
Pejabat pengampu kegiatan
Eselon II :
L : 0
P : 0
Eselon III :
L : 4
P : 1
.
.
.
.
|
Akses:
Baik laki-laki maupun perempuan pada prinsipnya memiliki kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Partisipasi:
Keterlibatan perempuan dalam tim penyusun dokumen perencanaan masih terbatas
Kontrol:
Pengambilan keputusan strategis perencanaan masih didominasi oleh struktur tertentu
Manfaat:
1. Menjadi dasar perumusan program dan kegiatan yang inklusif, tepat sasaran, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, karena intervensi dirancang
3. Mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah
|
Belum optimalnya pemahaman dan penerapan analisis gender oleh SDM perencana, belum adanya pedoman teknis internal PUG, serta keterbatasan penggunaan data terpilah gender dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah |
1. Kapasitas SDM perencana dalam penerapan GAP dan PPRG masih beragam.
2. Belum adanya SOP internal yang mewajibkan analisis gender dalam setiap dokumen perencanaan. |
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Disbudporapar yang responsif gender melalui integrasi analisis GAP secara sistematis |
1. Pelibatan perencana perempuan dan laki-laki secara setara dalam tim penyusun
2. Integrasi indikator gender dalam penilaian kinerja |
Jumlah peserta Forum Perangkat Daerah :
L : 43
P : 27
Jumlah peserta Forum Konsultasi Publik :
L : 46
P : 24
Pejabat pengampu kegiatan
Eselon II :
L : 0
P : 0
Eselon III :
L : 4
P : 1 |
Indikator Aktifitas:
Jumlah SDM perencana (laki-laki dan perempuan) yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan:
Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Outcome Program:
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan
Impact:
Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
|
