|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
MISI 1 :
Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan
MISI 2 :
Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter
MISI 3 :
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
MISI 4 :
Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
MISI 5 :
Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Menyusun Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sasaran Sub Kegiatan:
Ketua RT, Ketua RW dan Ketua LPMK kecamatan Tambaksari
|
Dasar Hukum:
a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, uraian tugas serta tata kerja kecamatan dan kelurahan Kota Surabaya.
b. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan 751 Lembaga.
Data Umum:
Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pembayaran JKK dan JKM bagi 751 Ketua Lembaga se Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
Ketua Lembaga terdiri dari :
LPMK : 8
L : 8
P : -
RT : 663
L : 591
P : 72
RW : 78
L : 72
P : 6
|
Akses:
Akses banyak didominasi oleh laki-laki karena para tokoh masyarakat banyak yang laki-laki
Partisipasi:
Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki
Kontrol:
Tim dari Kasi Pemerintahan Kecamatan dengan Kepala Seksi Perempuan
Manfaat:
Manfaat kegiatan ini banyak diperoleh laki-laki
|
- Sarana & Prasarana yang belum mendukung
- SDM yang berwawasan gender cukup terbatas |
- Adanya anggapan dari masyarakat jika pendataan lebih cocok dilakukan laki-laki
- Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik |
Meningkatkan kinerja tokoh masyarakat yang melaksanakan tugasnya |
1. Melakukan pendataan dan sosialisasi
2. Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan |
Jumlah tokoh masyarakat yang mendapatkan pembayaran JKK dan JKM Tahun 2022 : 0 orang
Tahun 2023 :
751 orang
Yang terdiri dari :
LPMK : 8
L : 8
P : -
RT : 663
L : 591
P : 72
RW : 78
L : 72
P : 6 |
Indikator Aktifitas:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan 751 Lembaga
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 laporan
Indikator Kegiatan:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan : 751 lembaga
Outcome Program:
Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah : 100%
Impact:
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
|
