|
Visi:
Gotong royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Program:
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan:
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
Penindakan atas gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui
Penertiban dan penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
1. Menciptakan kondisi yang tertib, aman dan tenteram bersih dan nyaman dimana masyarakat/warga
dapat melakukan aktifitasnya tanpa terganggu
2.Meminimalisir adanya pelanggaran Perda dan Perkada di wilayah Kota Surabaya
Sasaran Sub Kegiatan:
Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang PUG
Data Umum:
Jumlah seluruh ASN/Non ASN : 1495 Orang
L : 1323 Orang (88,49%)
P : 172 Orang(11,50%)
Jumlah Kasus Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa per tahun yaitu : 15 kasus
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan kegiatan yaitu : 12 eks
Jumlah Personil Yang diturunkan setiap kegiatan yaitu : Minimal 1 regu (10 orang)
Jumlah personil Perempuan yang diturunkan setiap kegiatan : 1-3 orang
|
Akses:
Tidak semua anggota memiliki akses dalam setiap kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan
Kerusuhan Massa
Partisipasi:
Tidak semua anggota Satpol dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan penertiban dan penanganan
unjuk rasa dan Kerusuhan Massa
Kontrol:
Kontrol dalam setiap kegiatan penanganan dan penertiban unjuk rasa dan Kerusuhan massa di dominasi oleh laki-laki
Manfaat:
Tidak semua anggota Satpol PP merasakan manfaat dari kegiatan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
|
- Pertimbangan sumber daya (telah dibagi sesuai dengan penugasan masing-masing)
- Pembagian tugas & spesialisasi
- semua Komandan regu adalah berjenis kelamin laki-laki
- Kurangnya keterlibatan dan partisipasi
- Komunikasi yang buruk
- Ketidakjelasan peran dan tugas |
- Anggapan bahwa laki-laki lebih cocok bekerja sebagai Anggota Satpol PP
- Anggapan bahwa Perempuan lebih cocok menangani pekerjaan Administrasi
- keterbatasan sumber daya eksternal (jajaran samping)
- serangan dari pihak eksternal berupa serangan dunia maya maupun serangan fisik |
1. Menciptakan kondisi yang tertib, aman dan tenteram bersih dan nyaman dimana masyarakat/warga dapat melakukan aktifitasnya tanpa terganggu
2.Meminimalisir adanya pelanggaran Perda dan Perkada di wilayah Kota Surabaya |
Penertiban dan penanganan potensi unjukrasa dan kerusuhan massa akibat penertiban pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani di Wilayah Pemerintah Kota Surabaya |
Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaporkan yaitu 12 dokumen
Jumlah Kasus yang ditangani tahun 2025 yaitu : 15 kasus |
Indikator Aktifitas:
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan
Indikator Sub Kegiatan:
- Persentase kasus unjuk rasa/kerusuhan massa yang dapat diselesaikan
- Persentase Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
Indikator Kegiatan:
- Terciptanya kondisi ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Kota Surabaya
- Pelanggar Perda dan Perkada dapat diminimalisir
Outcome Program:
- Persentase kegiatan penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui
penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa mencapai 100 %
- Persentase laporan kegiatan mencapai 100 persen
Impact:
- Pemulihan Ketertiban Umum
- Perlindungan kepada warga masyarakat
- Perlindungan hukum
|
