|
Visi:
“Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan”
Misi:
Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Program:
1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan:
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
1.06.05.2.02.0001Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Melakukan pendataan keluarga miskin yang terverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang ditentukan
Sasaran Sub Kegiatan:
Data Keluarga Miskin
|
Dasar Hukum:
Dasar Hukum
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.
Data Umum:
• Jumlah Surveyor: Total 74 Orang
Laki-laki: 36 Orang (48,65%)
Perempuan: 38 Orang (51,35%)
• Kegiatan yang dilakukan Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran data Keluarga Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di 31 Kecamatan se Kota Surabaya
• Pejabat pengampu kegiatan
Eselon IIb (Kepala Dinas) :
L : 0
P : 1
Eselon IIIa (Sekretaris Dinas) :
L : 1
P : 0
Eselon IIIb (Kepala Bidang):
L : 1
P : 0
N.e (Ketua tim kerja) :
P : 1 Orang
L : 0 Orang
|
Akses:
Akses:
Laki-laki dan perempuan memiliki informasi yang memadai terkait pelaksanaan kegiatan
Partisipasi:
Partisipasi:
Terdapat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan koordinasi
Kontrol:
Kontrol:
Laki-laki dan perempuan memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan
Manfaat:
Manfaat:
Laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dalam kegiatan
|
• Kurangnya pelatihan spesifik untuk meningkatkan kapasitas surveyor perempuan dalam menghadapi tantangan di lapangan, seperti menghadapi wilayah rawan atau situasi darurat.
• Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti transportasi yang aman dan nyaman bagi surveyor perempuan. |
• Norma sosial di beberapa wilayah yang membatasi akses surveyor perempuan ke komunitas tertentu.
• Kurangnya dukungan masyarakat dalam memberikan data yang akurat dan responsif terhadap pendekatan gender. |
Mendapatkan data keluarga miskin yang responsif gender |
• Melatih surveyor perempuan dan laki-laki dengan pendekatan sensitif gender untuk meningkatkan efektivitas pendataan keluarga miskin.
• Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap pentingnya data yang akurat dan responsif gender. |
Jumlah surveyor pada tahun 2024-2025 yaitu 75 Orang
Laki-laki: 38 Orang (50,66%) Perempuan: 37 Orang (49,33%)
Dari data dasar ini menunjukkan kemajuan menuju pendekatan yang responsif gender. Namun, masih diperlukan intervensi tambahan untuk memperkuat keterlibatan perempuan dan memastikan tidak ada hambatan yang mengurangi efektivitas peran mereka. |
Indikator Aktifitas:
1. Jumlah survei pendataan keluarga miskin dan PPKS yang dilakukan di 31 kecamatan
2. Jumlah keluarga miskin dan PPKS yang berhasil didata dan dimutakhirkan dalam sistem data Dinas Sosial
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah laporan pendataan keluarga miskin yang lengkap dan terverifikasi
Indikator Kegiatan:
Jumlah keluarga miskin yang didata dan diperbarui di seluruh kecamatan
Outcome Program:
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan data yang telah dimutakhirkan.
Impact:
Tersedianya data keluarga miskin dan PPKS yang akurat, mutakhir, dan responsif gender
|
