|
Visi:
Gotong royong Menuju Surabaya Kota Dunia Yang Maju Humanis dan berkelanjutan
Misi:
Menciptakan ketertiban Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan
Program:
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan:
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota
Sub Kegiatan:
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Untuk menekan pelanggaran Perda melalui penyidikan penyelidikan dan penindakan pelanggaran Perda guna mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif di Kota Surabaya
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat dan/atau objek pelanggar Perda terkait HO, IMB, Kebersihan Parkir Umum, Reklame dan Perda lainnya
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi Masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang PUG
Data Umum:
Jumlah seluruh ASN/Non ASN : 1495 Orang
L : 1323 Orang (88,49%)
P : 172 Orang (11,50%)
Pelaksanaan sidang Tipiring bagi pelanggar Perda sebanyak : 12x dalam 1 tahun
Rencana kegiatan pengawasan akan dilakukan sebanyak : 94 kali
--
--
|
Akses:
Tidak semua anggota memiliki akses dalam setiap kegiatan
Partisipasi:
Tidak semua anggota dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan
Kontrol:
Kontrol didominasi oleh Anggota Satpol PP laki-laki
Manfaat:
Tidak semua objek merasakan manfaat dari kegiatan
|
- Kurangnya personil dan sumber daya
- Kurangnya penyebaran informasi terkait terkait kegiatan
- Semua Komandan regu adalah berjenis kelamin laki-laki
- Kurangnya keterlibatan dan partisipasi
- Kendala bahasa dan pemahaman |
- Keterbatasan akses terhadap kegiatan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan Perda
- Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki HP atau alat komunikasi yang layak
- kendala pemahaman dan bahasa
- keterbatasan sumber daya eksternal
- Trust issue terhadap rogram/kegiatan pemerintah |
Untuk menekan pelanggaran Perda melalui penyidikan, penyelidikan dan penindakan pelanggaran Perda guna mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang kondusif di Kota Surabaya |
- Penyidikan dan penuntutan pelanggar Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS terkait sanksi administrasi dan atau pidana
- Pelaksanaan penyegelan dan atau pembongkaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota
Surabaya (pelanggaran IMB, IUTS, Ijin Usaha Toko Modern, Utilitas |
Jumlah Laporan Kegiatan yang dilaporkan yaitu 12 dokumen |
Indikator Aktifitas:
- Persentase Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- Persentase jumlah objek yang menjadi lokasi pengawasan atas kepatuhan
Indikator Sub Kegiatan:
- Jumlah laporan hasil monitoring dan pengawasan
- Jumlah operasi yustisi/non-yustisi
- Jumlah penanganan pelanggaran Perda/Perkada
Indikator Kegiatan:
- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- Persentase sosialisasi pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada
Outcome Program:
- Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum
- Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada
- Terwujudnya Kondisi Trantibum yang Kondusif
Impact:
- Peningkatan Keamanan Lingkungan (Kamtibmas)
- Penguatan Sinergi Stakeholder
- Penanganan Masalah Sosial yang Lebih Cepat
- Terwujudnya Kondusifitas Wilayah
|
