Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan Program: Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Bangunan Gedung dan Rencana Tata Ruang Wilayah Sasaran Sub Kegiatan: Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dasar Hukum: a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional b. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan No 07/MEN.PP dan PA/5/2010 dan No 593/MENKES/SKB/ V/2010 c. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender d. Perwali No. 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender e. Perwali No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKPP Kota Surabaya f. Kepwali No. 188.45/271/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada DPRKPP Kota Surabaya Data Umum: Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Dilaksanakan untuk menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan Sasaran dari sub kegiatan ini adalah Penyediaan rencana tata ruang yang mengakomodasi pemanfaatan ruang kota, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: Jumlah penduduk laki-laki = 1.492.238 Jumlah penduduk perempuan = 1.516.425 Setelah terbitnya Perda RTRW nomor 3 Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyusunan Raperkada RDTR. Pelaksanaan Sub Kegiatan ini merupakan implikasi dari perubahan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan penyesuaian peraturan di bawahnya untuk mengikuti aturan yang lebih tinggi. Serta sebagai upaya untuk penetapan RDTR, penyusunan dokumen kajian dan kebijakan tata ruang, serta penyusunan materi teknis RDTR yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan dinamika perkembangan kota	Akses: Akses dibuka bagi akademisi, Perangkat Daerah yang ingin mendapatkan informasi terkait tata ruang Kota Surabaya serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan Perencanaan Kota Surabaya dengan mengikuti rapat koordinasi penetapan RDTR Partisipasi: Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang Kontrol: Kehadiran dari setiap pelaksanaan sosialisasi maupun konsultasi publik dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya serta masyarakat yang mengakses dan mengajukan Keterangan Rencana Kota melalui SSW Alfa baik pria maupun wanita Manfaat: Tersedianya rencana tata ruang yang mengakomodasi pemanfaatan ruang kota yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan	Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana tata ruang	Keterlibatan dalam koordinasi penetapan perencanaan tata ruang di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing-masing	Mewujudkan Penataan Ruang yang terintegrasi yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya dan mendorong peran warga Surabaya baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam perencanaan kota	1. Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang dengan melihat isu responsif gender. 2. Melibatkan masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses konsultasi publik, sosialisasi, hingga pengawasan perencanaan tata ruang	1. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi perencanaan tata ruang dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : Jumlah penduduk laki-laki = 1.492.23 Jumlah penduduk perempuan = 1.516.425	Indikator Aktifitas: Terlaksananya koordinasi, asistensi dan konsultasi perencanaan tata ruang dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan Indikator Sub Kegiatan: Tercapainya target tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota Indikator Kegiatan: Tercapainya target Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dimana dalam prosesnya tetap melibatkan stakeholder baik laki-laki maupun perempuan Outcome Program: Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan dimana hasil akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya tata kota Surabaya yang mampu mengurangi kesenjangan gender dalam mengakses fasilitas publik Impact: Terwujudnya Rencana Tata Ruang yang terintegrasi tidak hanya mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi warga Surabaya

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Program:
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan:
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatnya Kualitas Tata Ruang Bangunan Gedung dan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota

Dasar Hukum:
a. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional b. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan PUG di Bidang Kesehatan No 07/MEN.PP dan PA/5/2010 dan No 593/MENKES/SKB/ V/2010 c. Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender d. Perwali No. 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Pegarustamaan Gender e. Perwali No. 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPRKPP Kota Surabaya f. Kepwali No. 188.45/271/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada DPRKPP Kota Surabaya

Data Umum:
Sub kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota

Dilaksanakan untuk menyediakan infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah Penyediaan rencana tata ruang yang mengakomodasi pemanfaatan ruang kota, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: Jumlah penduduk laki-laki = 1.492.238 Jumlah penduduk perempuan = 1.516.425

Setelah terbitnya Perda RTRW nomor 3 Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyusunan Raperkada RDTR.

Pelaksanaan Sub Kegiatan ini merupakan implikasi dari perubahan perundang-undangan yang berdampak pada pelaksanaan penyesuaian peraturan di bawahnya untuk mengikuti aturan yang lebih tinggi. Serta sebagai upaya untuk penetapan RDTR, penyusunan dokumen kajian dan kebijakan tata ruang, serta penyusunan materi teknis RDTR yang menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dan dinamika perkembangan kota

Akses:
Akses dibuka bagi akademisi, Perangkat Daerah yang ingin mendapatkan informasi terkait tata ruang Kota Surabaya serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan Perencanaan Kota Surabaya dengan mengikuti rapat koordinasi penetapan RDTR

Partisipasi:
Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang

Kontrol:
Kehadiran dari setiap pelaksanaan sosialisasi maupun konsultasi publik dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya serta masyarakat yang mengakses dan mengajukan Keterangan Rencana Kota melalui SSW Alfa baik pria maupun wanita

Manfaat:
Tersedianya rencana tata ruang yang mengakomodasi pemanfaatan ruang kota yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana tata ruang

Keterlibatan dalam koordinasi penetapan perencanaan tata ruang di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing-masing

Mewujudkan Penataan Ruang yang terintegrasi yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya dan mendorong peran warga Surabaya baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam perencanaan kota

1. Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang dengan melihat isu responsif gender. 2. Melibatkan masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses konsultasi publik, sosialisasi, hingga pengawasan perencanaan tata ruang

1. Pelaksanaan asistensi dan konsultasi perencanaan tata ruang dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. 2. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : Jumlah penduduk laki-laki = 1.492.23 Jumlah penduduk perempuan = 1.516.425

Indikator Aktifitas:
Terlaksananya koordinasi, asistensi dan konsultasi perencanaan tata ruang dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan

Indikator Sub Kegiatan:
Tercapainya target tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota

Indikator Kegiatan:
Tercapainya target Jumlah Peraturan Daerah, Peraturan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah dan/atau Kajian teknis pendukung Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RrTR) Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dimana dalam prosesnya tetap melibatkan stakeholder baik laki-laki maupun perempuan

Outcome Program:
Tercapainya peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan bangunan dimana hasil akhir dari kebijakan ini adalah terciptanya tata kota Surabaya yang mampu mengurangi kesenjangan gender dalam mengakses fasilitas publik

Impact:
Terwujudnya Rencana Tata Ruang yang terintegrasi tidak hanya mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi warga Surabaya

Gender Analysis Pathway Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Gender Analysis Pathway
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan