|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan
Misi:
Misi 5
Harmonisasi Sosial Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Program:
Program Pemberdayaan Sosial
Kegiatan:
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
Sub Kegiatan
1.06.02.2.03.0004
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar
Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatkan keterlibatan lembaga dalam kegiatan kemasyarakatan
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya;
2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.
Data Umum:
• Jumlah PSKS/Relawan Sosial :
Laki-laki : 2.811 (64,55%)
Perempuan : 1.544 (35,45%)
Dari jumlah tersebut terdapat Jumlah PSKS/ Relawan Sosial:
- Karang Taruna 4.084 orang
- LKS 271 Lembaga
• Kegiatan yang dilakukan :
- Bekerja atau berkontribusi secara sukarela dalam gerakan sosial kemanusiaan untuk kepentingan masyarakat
- Membantu tercapainya visi misi organisasi
• Pejabat pengampu kegiatan
Eselon IIb (Kepala Dinas) :
L : 0
P : 1
Eselon IIIa (Sekretaris Dinas) :
L : 1
P : 0
Eselon IIIb (Kepala Bidang):
L : 0
P : 1
N.e (Ketua tim kerja) :
P : 1 Orang
L : 1 Orang
|
Akses:
Tidak meratanya akses informasi dan pelatihan kepada relawan sosial
Partisipasi:
Rendahnya partisipasi aktif relawan perempuan dalam kepemimpinan kegiatan sosial.
Kontrol:
Relawan belum memiliki kontrol yang merata dalam pengambilan keputusan terkait program kegiatan sosial.
Manfaat:
Relawan sosial memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru untuk mendukung kegiatan sosial.
|
• Kurangnya program pelatihan khusus untuk memberdayakan perempuan dan struktur organisasi yang belum mendukung keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis.
• Kurangnya partisipasi dari SDM dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan |
Budaya dan persepsi gender yang masih menganggap laki-laki lebih layak untuk posisi kepemimpinan menghambat partisipasi perempuan dalam lembaga masyarakat. |
Memberikan pelatihan kepemimpinan yang inklusif dan berbasis gender untuk meningkatkan keterampilan dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PPKS |
- Melakukan pembinaan dan bimtek dasar relawan sosial
- Melaksanakan akreditasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) |
1.Jumlah PSKS/Relawan Sosial yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Penguatan Lembaga sebanyak 8 kali.
Dari kegiatan terkahir Rapat Koordinasi Fun Walk Karang Taruna dengan presentase peserta yang hadir:
P : 31 orang (35,23%)
L : 57 orang (64,77%)
2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti akreditasi LKS pada 2025 sebanyak:
Reakreditasi : 9 Lembaga
Akreditasi Baru : 8 Lembaga |
Indikator Aktifitas:
1.Jumlah PSKS/Relawan Sosial yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Penguatan Lembaga sebanyak 8 kali.
Dari kegiatan terkahir Rapat Koordinasi Fun Walk Karang Taruna dengan presentase peserta yang hadir:
P : 31 orang (35,23%)
L : 57 orang (64,77%)
2. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang mengikuti akreditasi LKS pada 2025 sebanyak:
Reakreditasi : 9 Lembaga
Akreditasi Baru : 8 Lembaga
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah PSKS/Relawan Sosial yang mendapat peningkatan kapasitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi bagi PPKS
Indikator Kegiatan:
Jumlah jenis PSKS Kelembagaan yang dibina
Outcome Program:
Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial
Impact:
Meningkatkan keterlibatan lembaga dalam kegiatan kemasyarakatan
|
