|
Visi:
“Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”
Misi:
Misi 1
Mewujudkan Perekonomian Inklusif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dan Pembukaan Lapangan Kerja Baru melalui Penguatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Kondusifitas Iklim Investasi, Penguatan Daya Saing Surabaya sebagai Pusat Penghubung Perdagangan dan Jasa antar Pulau serta Internasional.
Misi 2
Membangun Sumber daya manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Program:
1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan:
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan:
1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Memberikan bantuan sosial kesejahteraan keluarga bagi keluarga penerima manfaat
Sasaran Sub Kegiatan:
Keluarga Miskin
|
Dasar Hukum:
1.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako
2.Peraturan Walikota Surabaya Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Keluarga Miskin di Kota Surabaya.
Data Umum:
Data Penerima Bantuan Langsung Tunai s.d Desember 2024
L: 12.617 Orang (41,14%)
P: 21.436 Orang (58,85%)
Pemberian Bantuan Langsung Tunai berupa uang kepada masyarakat
Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
Eselon IIb (Kepala Dinas) :
L : 0
P : 1
Eselon IIIb (Kepala Bidang):
L : 1
P : 0
N.e (Ketua tim kerja) :
P : 1 Orang
L : 1 Orang
|
Akses:
Laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam kegiatan
Partisipasi:
Terdapat keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan
Kontrol:
Penerima manfaat mendapatkan bantuan sesuai dengan ketersediaan anggaran
Manfaat:
Bantuan langsung tunai lebih banyak diterimakan oleh perempuan
|
1.Ketidakseimbangan kapasitas SDM dalam verifikasi data menyebabkan proses validasi penerima bantuan tidak optimal.
2.Kurangnya pelatihan terkait pengarustamaan gender bagi petugas, mengakibatkan pendekatan pelayanan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan |
1.Kurangnya akses internet di beberapa wilayah menghambat penerima bantuan dalam mengakses informasi dan verifikasi data online.
2.Koordinasi dengan lembaga lokal belum optimal, menyebabkan distribusi bantuan sosial tidak merata. |
Meningkatkan pemberian bantuan sosial kesejahteraan keluarga bagi keluarga penerima manfaat yang lebih responsif gender |
1.Peningkatan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan tentang sistem verifikasi data yang lebih efisien dan akurat serta tentang pengarustamaan gender dalam pelayanan sosial.
2.Penguatan koordinasi dengan lembaga luar seperti bank, lembaga keuangan, dan sektor lainnya yang terlibat dalam distribusi bantuan |
Data Penerima Bantuan Langsung Tunai yang tersalurkan pada Tahun 2024 hingga Bulan Juli:
L: 6.702 Orang (43,29%)
P: 8.778 Orang (56,70% |
Indikator Aktifitas:
1.Jumlah kegiatan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan secara rutin dan berkala.
2.Jumlah pelaksanaan pertemuan koordinasi antara Dinas Sosial dan lembaga terkait (seperti Bank Jatim, Kecamatan, dll.) untuk evaluasi pelaksanaan bantuan sosial.
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan sosial.
L: 12.617 Orang (41,14%)
P: 21.436 Orang (58,85%)
Indikator Kegiatan:
Jumlah koordinasi antara Dinas Sosial dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program bantuan sosial kesejahteraan keluarga.
Outcome Program:
Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial
Impact:
Jumlah Laporan Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Keluarga Miskin dan PMKS.
|
