Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Untuk Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. Sasaran Sub Kegiatan: Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dasar Hukum: - Data Umum: Penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari ASN perempuan dan laki-laki yang memiliki peran strategis dalam proses perencanaan dan pengendalian penanaman modal. Sub kegiatan ini difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas dengan mengintegrasikan perspektif gender melalui proses perencanaan yang partisipatif, akuntabel, dan berkesetaraan. Sebanyak 6 orang yang terdiri dari : Aparatur Sipil Negara (ASN) : 25 orang (L=14 P=11), tenaga ahli : 3 orang (L= 0 P = 3) - - -	Akses: ASN dan Tenaga non ASN perempuan dan laki-laki memiliki akses yang relatif setara terhadap proses penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Tidak terdapat pembatasan berbasis gender dalam penugasan maupun akses informasi. Partisipasi: Partisipasi ASN perempuan dan laki-laki dalam tim perencana dan proses penyusunan dokumen sudah cukup merata, namun masih perlu penguatan agar keterlibatan substantif (bukan hanya kehadiran) dapat lebih optimal. Kontrol: Pengambilan keputusan strategis telah melibatkan ASN perempuan dan laki-laki sesuai struktur jabatan, namun peluang kepemimpinan teknis dalam perencanaan masih dapat ditingkatkan secara proporsional.. Manfaat: Manfaat peningkatan kualitas dokumen perencanaan dirasakan secara setara oleh ASN perempuan dan laki-laki, namun belum secara eksplisit dirumuskan untuk memastikan keberlanjutan prinsip kesetaraan gender.	Belum adanya kebijakan atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan, meskipun praktik kesetaraan telah berjalan secara informal.	Kebutuhan peningkatan kapasitas terkait PUG–PPRG secara berkelanjutan agar kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dapat terjaga dan terdokumentasi dengan baik dalam proses perencanaan	1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender. 2. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas ASN terhadap konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 3. Memastikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.	1. Mengintegrasikan analisis gender dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. 2. Melibatkan ASN perempuan dan laki-laki secara proporsional dalam tim penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. 3. Mengintegrasikan analisis gender dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.	Keterlibatan ASN perempuan dan laki-laki dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja relatif merata sesuai tugas dan fungsi. Sebanyak 6 orang yang terdiri dari : Aparatur Sipil Negara (ASN) : 25 orang (L=14 P=11), tenaga ahli : 3 orang (L= 0 P = 3)	Indikator Aktifitas: - Indikator Sub Kegiatan: - Indikator Kegiatan: 1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang mengintegrasikan perspektif gender. 2. Terbentuknya tim penyusun dokumen perencanaan yang melibatkan ASN perempuan dan laki-laki secara proporsional. 3. Terselenggaranya kegiatan koordinasi/FGD/pelatihan internal terkait PUG–PPRG dalam penyusunan dokumen perencanaan. Outcome Program: Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender melalui keterlibatan setara ASN perempuan dan laki-laki serta meningkatnya pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG. Impact: -

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Misi 1 : Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional Misi 4 : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota

Kegiatan:
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Untuk Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Sub Kegiatan:
Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dasar Hukum:
-

Data Umum:
Penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari ASN perempuan dan laki-laki yang memiliki peran strategis dalam proses perencanaan dan pengendalian penanaman modal.

Sub kegiatan ini difokuskan pada penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang berkualitas dengan mengintegrasikan perspektif gender melalui proses perencanaan yang partisipatif, akuntabel, dan berkesetaraan. Sebanyak 6 orang yang terdiri dari : Aparatur Sipil Negara (ASN) : 25 orang (L=14 P=11), tenaga ahli : 3 orang (L= 0 P = 3)

Akses:
ASN dan Tenaga non ASN perempuan dan laki-laki memiliki akses yang relatif setara terhadap proses penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Tidak terdapat pembatasan berbasis gender dalam penugasan maupun akses informasi.

Partisipasi:
Partisipasi ASN perempuan dan laki-laki dalam tim perencana dan proses penyusunan dokumen sudah cukup merata, namun masih perlu penguatan agar keterlibatan substantif (bukan hanya kehadiran) dapat lebih optimal.

Kontrol:
Pengambilan keputusan strategis telah melibatkan ASN perempuan dan laki-laki sesuai struktur jabatan, namun peluang kepemimpinan teknis dalam perencanaan masih dapat ditingkatkan secara proporsional..

Manfaat:
Manfaat peningkatan kualitas dokumen perencanaan dirasakan secara setara oleh ASN perempuan dan laki-laki, namun belum secara eksplisit dirumuskan untuk memastikan keberlanjutan prinsip kesetaraan gender.

Belum adanya kebijakan atau pedoman teknis yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif gender dalam penyusunan dokumen perencanaan, meskipun praktik kesetaraan telah berjalan secara informal.

Kebutuhan peningkatan kapasitas terkait PUG–PPRG secara berkelanjutan agar kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dapat terjaga dan terdokumentasi dengan baik dalam proses perencanaan

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender. 2. Meningkatkan pemahaman dan kapasitas ASN terhadap konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 3. Memastikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1. Mengintegrasikan analisis gender dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. 2. Melibatkan ASN perempuan dan laki-laki secara proporsional dalam tim penyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. 3. Mengintegrasikan analisis gender dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.

Keterlibatan ASN perempuan dan laki-laki dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja relatif merata sesuai tugas dan fungsi. Sebanyak 6 orang yang terdiri dari : Aparatur Sipil Negara (ASN) : 25 orang (L=14 P=11), tenaga ahli : 3 orang (L= 0 P = 3)

Indikator Aktifitas:
-

Indikator Sub Kegiatan:
-

Indikator Kegiatan:
1. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang mengintegrasikan perspektif gender. 2. Terbentuknya tim penyusun dokumen perencanaan yang melibatkan ASN perempuan dan laki-laki secara proporsional. 3. Terselenggaranya kegiatan koordinasi/FGD/pelatihan internal terkait PUG–PPRG dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Outcome Program:
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender melalui keterlibatan setara ASN perempuan dan laki-laki serta meningkatnya pemahaman Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG.

Impact:
-

Gender Analysis Pathway Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gender Analysis Pathway
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu