|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sub Kegiatan:
Fasilitasi Keprotokolan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Terlaksananya fasilitasi keprotokolan dalam kegiatan kunjungan kerja Pimpinan, Komisi DPRD Kota Surabaya beserta beberapa Anggota DPRD Kota Surabaya ke suatu daerah meliputi dalam negeri atau luar negeri dengan tujuan perbandingan atau pembahasan suatu tema atau isu-isu masyarakat
Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
|
Dasar Hukum:
1. Aturan / Dasar hukum Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021
2. Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022
Data Umum:
50 Anggota DPRD dan 279 Pegawai Sekretariat DPRD
1. Data Anggota DPRD Kota Surabaya:
L= 37
P= 9
2. Data Pimpinan DPRD Kota Surabaya:
L= 3
P= 1
3. Data Pejabat Struktural Sekretariat DPRD:
L = 3
P = 2
4. Data Pegawai ASN Sekretariat DPRD Kota Surabaya:
PNS :
L = 24
P = 8
PPPK Penuh Waktu :
L = 10
P = 3
PPPK Paruh Waktu :
L = 160
P = 69
|
Akses:
Terdapat perbedaan dalam pemanfaatan fasilitas dan informasi antara pegawai laki-laki dan perempuan dalam kegiatan keprotokolan. Perlu upaya untuk memastikan akses yang lebih merata bagi semua pegawai
Partisipasi:
Tingkat keterlibatan pegawai laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan keprotokolan masih bervariasi. Upaya peningkatan partisipasi yang seimbang akan mendorong kontribusi semua pegawai secara optimal
Kontrol:
Penguasaan dan pengelolaan tanggung jawab dalam kegiatan keprotokolan cenderung berbeda antar pegawai laki-laki dan perempuan. Perlu langkah-langkah agar pengelolaan tanggung jawab dapat lebih seimbang
Manfaat:
Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan keprotokolan dapat lebih merata bagi semua pegawai. Upaya peningkatan kesetaraan manfaat akan mendukung optimalisasi kontribusi setiap individu
|
Kesenjangan internal dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan di Sekretariat DPRD disebabkan oleh perbedaan jumlah dan komposisi pegawai laki-laki dan perempuan di beberapa unit kerja. Selain itu, adanya variasi dalam pengalaman, peran, dan tanggung jawab individu turut memengaruhi tingkat keterlibatan dan kesempatan berkontribusi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif untuk memaksimalkan peran seluruh pegawai sesuai kompetensi masing-masing |
Kesenjangan eksternal muncul karena adanya pandangan atau kebiasaan sosial yang terkadang membatasi peran pegawai berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, beberapa kegiatan tertentu secara tradisional lebih banyak diikuti oleh laki-laki, meskipun pegawai perempuan memiliki kemampuan yang setara. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan terbuka, sehingga setiap pegawai dapat berkontribusi secara optimal sesuai kompetensi dan potensi individu |
Memastikan pelaksanaan kegiatan keprotokolan di Sekretariat DPRD berlangsung profesional, tertib, dan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Tujuan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan resmi dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap aturan protokoler, sambil memaksimalkan peran seluruh pegawai tanpa membedakan jenis kelamin |
1. Mengidentifikasi kebutuhan fasilitasi keprotokolan untuk setiap kegiatan resmi
2. Menyusun dan memperbarui data terpilah gender terkait pemanfaatan fasilitas dan peran dalam kegiatan
3. Melakukan koordinasi antar bagian agar pelaksanaan kegiatan lebih inklusif dan seimbang |
Jumlah laporan kunjungan kerja |
Indikator Aktifitas:
Jumlah laporan kunjungan kerja yang disusun
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan
Indikator Kegiatan:
Rata-rata waktu penyiapan kelengkapan administrasi perjalanan dinas (hari)
Outcome Program:
Jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan sesuai target program
Impact:
Tingkat efektivitas fasilitasi keprotokolan di Sekretariat DPRD
|
