|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
MISI 1 :
Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan
MISI 2 :
Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter
MISI 3 :
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
MISI 4 :
Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
MISI 5 :
Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Program:
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan:
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Sub Kegiatan:
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Menyusun Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat/warga pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
|
Dasar Hukum:
a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020.
b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022
Data Umum:
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
antara lain Penertiban PKL, Penertiban Anjal dan Gepeng, Penertiban Alat Peraga Pariwara, dan lain-lain
Data Penduduk Kecamatan Tambaksari :
L : 112.573 Orang
P : 115.123 Orang
Total : 227.696 Orang
|
Akses:
Memberikan pemahaman pada semua warga untuk tidak melakukan pelanggaran
Partisipasi:
Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki
Kontrol:
Tim dari Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki
Manfaat:
Meminimalisir terjadi pelanggaran
|
- Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas administrasi
- Minimnya pengawasan dari aparat terkait, sehingga mudah terjadi pelanggaran |
Minimnya kesadaran masyarakat yang dapat menimbulkan pelanggaran |
Menjalin kerjasama yang harmonis dalam menciptakan ketentrman dan ketertiban umum |
Action kegiatan Non Reg / diluar patrol dalam melakukan pengawasan terhadap bangunan / IMB, Sumber Daya Air / Saluran, NIB, Ijin lingkungan, Ijin Parwisata, dll yang bersifat penertiban rutin dengan skala besar dan tingkat kesulitan yang tinggi |
Jumlah upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum |
Indikator Aktifitas:
-Melakukan pengawasan terhadap bangunan, Saluran, NIB, Ijin lingkungan, Ijin Parwisata.
-Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan.
Indikator Sub Kegiatan:
Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan : 17 Lokasi
Indikator Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan : 12 laporan
Outcome Program:
Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan : 17 Lokasi
Impact:
-Kondusifitas ketentraman dan ketertiban masyarakat
|
