|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Kegiatan:
Peningkatan Kapasitas DPRD
Sub Kegiatan:
Publikasi dan dokumentasi DPRD
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Publikasi dan dokumentasi kinerja dan kegiatan DPRD
Sasaran Sub Kegiatan:
Pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya serta masyarakat Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
1. Aturan / Dasar hukum
Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021
2. Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022.
Data Umum:
50 Anggota DPRD dan 279 Pegawai Sekretariat DPRD
Data Anggota DPRD Kota Surabaya: L= 37 P= 9
Data Pimpinan DPRD Kota Surabaya: L= 3 P= 1
Data Pejabat Struktural Sekretariat DPRD: L = 3 P = 2
Data PNS Sekretariat DPRD Kota Surabaya: PNS : L = 24 P = 8
PPPK Penuh Waktu :
L = 10
P = 3
PPPK Paruh Waktu :
L = 160
P = 69
|
Akses:
Perempuan, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses informasi DPRD secara setara, khususnya melalui media digital, terkait perbedaan literasi digital, bahasa, dan akses teknologi.
Partisipasi:
Partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam memberikan tanggapan atau aspirasi terhadap publikasi DPRD masih perlu ditingkatkan.
Kontrol:
Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam proses evaluasi kualitas informasi publik DPRD masih memerlukan penguatan.
Manfaat:
Manfaat publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD belum sepenuhnya dapat diukur ketercapaiannya secara merata pada seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan, mengingat belum tersedianya data pemanfaatan informasi publik yang terpilah.
|
Belum adanya standar konten publikasi yang ramah gender dan inklusif, dalam hal bahasa, visual, aksesibilitas, dan format penyajian informasi, sehingga penyampaian informasi publik masih memerlukan penguatan agar dapat diakses dan dipahami oleh seluruh kelompok masyarakat. |
Keterbatasan akses internet di sebagian kelompok masyarakat serta penggunaan bahasa informasi publik yang bersifat formal dan teknis menjadi tantangan dalam memastikan informasi DPRD dapat diakses dan dipahami secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat |
Memastikan seluruh informasi kegiatan, program kerja, kebijakan, peraturan, dan produk hukum DPRD tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat secara setara oleh perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan. |
Menyajikan informasi dengan format dan bahasa yang mempertimbangkan kemudahan pemahaman bagi perempuan, laki-laki, dan kelompok rentan. |
Jumlah dokumentasi yang telah dipublikaskan oleh media |
Indikator Aktifitas:
Jumlah unggahan di media sosial
Indikator Sub Kegiatan:
Persentase publikasi yang memuat isu perempuan dan kelompok rentan
Indikator Kegiatan:
Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mendapatkan kapasitas
Outcome Program:
Persentase program DPRD yang seluruh kegiatannya terdokumentasi dan dipublikasikan
Impact:
Tingkat kepuasan masyarakat perempuan dan laki-laki terhadap informasi publik
|
