Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan Misi: Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Program: Program Penyelenggaraan Pengawasan Kegiatan: Penyelenggaran Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Sasaran Sub Kegiatan: - Sekretariat Dewan - Kepala Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Bagian) - Kepala Satpol PP - Direktur Rumah Sakit - Seluruh Kecamatan di Kota Surabaya - Seluruh Kelurahan di Kota Surabaya - ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu)	Dasar Hukum: a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya Data Umum: Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Kota Surabaya dilaksanakan dengan memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan, serta mencegah penyimpangan dan kerugian daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pendampingan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Surabaya - Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah Jumlah Pegawai ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) Laki – laki : 6.888 jiwa Perempuan : 10.875 jiwa Total : 17. 763 Jiwa - Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai Jabatan Struktural - Eselon II : 1 orang - Eselon III : 5 orang - Eselon IV : 1 orang Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda : 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama : 5 orang - Staf : 28 orang	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan Partisipasi: Jumlah pegawai auditor perempuan lebih tinggi daripada laki-laki Kontrol: Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki Manfaat: Meningkatnya kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	- Masih adanya Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. - Belum terciptanya budaya organisasi yang tanggap terhadap gender.	- Kecenderungan anggapan bahwa perempuan dianggap lebih teliti dalam penatausahaan keuangan - Kecenderungan bahwa perempuan dianggap lebih detail dalam proses perencanaan	Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	- Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah - Pembinaan kepada para auditor terkait peran pengawasan dalam mengawal kegiatan pada perangkat daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud - Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi teknis sebagai penunjang tugas dan pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah Jumlah Pegawai (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) L: 6.888 jiwa P: 10.875 jiwa Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 5 orang Staf : 28 orang	Indikator Aktifitas: - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah - Pembinaan kepada para auditor terkait peran pengawasan dalam mengawal kegiatan perangkat daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud - Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi teknis sebagai penunjang tugas pengawasan. Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 66 Laporan Indikator Kegiatan: - Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI kepada Perangkat Daerah 12 kegiatan - Persentase pengawasan keuangan yang telah dilaksanakan 100% - Persentase pengawasan kinerja yang telah dilaksanakan 100% Outcome Program: - Persentase pemenuhan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI 100% - Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai 100% Impact: Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Program:
Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:
Penyelenggaran Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
- Sekretariat Dewan - Kepala Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Bagian) - Kepala Satpol PP - Direktur Rumah Sakit - Seluruh Kecamatan di Kota Surabaya - Seluruh Kelurahan di Kota Surabaya - ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu)

Dasar Hukum:
a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya

Data Umum:
Kegiatan pengawasan keuangan pemerintah daerah oleh Inspektorat Kota Surabaya dilaksanakan dengan memastikan pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, sesuai peraturan perundang-undangan, serta mencegah penyimpangan dan kerugian daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pendampingan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Surabaya

- Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) Laki – laki : 6.888 jiwa Perempuan : 10.875 jiwa Total : 17. 763 Jiwa

- Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai

Jabatan Struktural - Eselon II : 1 orang - Eselon III : 5 orang - Eselon IV : 1 orang Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda : 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama : 5 orang - Staf : 28 orang

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan

Partisipasi:
Jumlah pegawai auditor perempuan lebih tinggi daripada laki-laki

Kontrol:
Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki

Manfaat:
Meningkatnya kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

- Masih adanya Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. - Belum terciptanya budaya organisasi yang tanggap terhadap gender.

- Kecenderungan anggapan bahwa perempuan dianggap lebih teliti dalam penatausahaan keuangan - Kecenderungan bahwa perempuan dianggap lebih detail dalam proses perencanaan

Peningkatan Pengawasan penyelenggaraan pengawasan keuangan Pemerintah Daerah

- Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah - Pembinaan kepada para auditor terkait peran pengawasan dalam mengawal kegiatan pada perangkat daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud - Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi teknis sebagai penunjang tugas dan pengawasan

Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah Jumlah Pegawai (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) L: 6.888 jiwa P: 10.875 jiwa Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 5 orang Staf : 28 orang

Indikator Aktifitas:
- Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan Pengawasan penyelenggaraan keuangan Pemerintah Daerah - Pembinaan kepada para auditor terkait peran pengawasan dalam mengawal kegiatan perangkat daerah sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud - Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikasi teknis sebagai penunjang tugas pengawasan.

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 66 Laporan

Indikator Kegiatan:
- Jumlah Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI kepada Perangkat Daerah 12 kegiatan - Persentase pengawasan keuangan yang telah dilaksanakan 100% - Persentase pengawasan kinerja yang telah dilaksanakan 100%

Outcome Program:
- Persentase pemenuhan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan BPK-RI 100% - Persentase pengawasan keuangan dan kinerja yang telah selesai 100%

Impact:
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan

Gender Analysis Pathway Inspektorat

Gender Analysis Pathway
Inspektorat