Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan Misi: Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Program: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan: Penyelenggaan Pengawasan Internal Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Optimalisasi penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP oleh perangkat daerah Sasaran Sub Kegiatan: -Sekretariat Dewan -Kepala Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Bagian) -Kepala Satpol PP -Direktur Rumah Sakit -Seluruh Kecamatan di Kota Surabaya -Seluruh Kelurahan di Kota Surabaya -ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu)	Dasar Hukum: a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya Data Umum: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi keakuratan, keandalan dan keterjaminan laporan keuangan pemerintah daerah, serta memastikan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah - Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah - Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah - Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai Jabatan Struktural - Eselon II : 1 orang - Eselon III : 5 orang - Eselon IV : 1 orang Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda : 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama : 5 orang - Staf : 28 orang	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan. Partisipasi: Secara jumlah pegawai Perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kontrol: Monitoring dan evaluasi dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah yang ditunjuk menjadi penanggung jawab penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Manfaat: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	1) Masih adanya Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 2) Belum terciptanya budaya organisasi yang tanggap terhadap gender.	- Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih fokus dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab atas jabatannya - Masih kurangnya pemahaman atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP	- Peningkatan kompetensi dan asistensi terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP	- Peningkatan frekuensi terkait asistensi pada perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP yang harus ditindaklanjuti - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan - Pembinaan kepada para auditor terkait peran pengawasan sehingga dapat mempertajam analisa rekomendasi pengawasan - Pembinaan pada obyek pemeriksaan secara menyeluruh baik pada pejabat pengelola keuangan maupun pejabat pengelola barang - Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikası teknis sebagai penunjang tugas pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah Jumlah Pegawai (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) L: 6.888 jiwa P: 10.875 jiwa Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 5 orang - Staf : 28 orang Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada awal tahun 2025 : 43 rekomendasi Sisa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada akhir tahun 2025 : 17 rekomendasi	Indikator Aktifitas: Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi dengan mengimplementasikan prinsip responsif gender Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebanyak 20 Dokumen Indikator Kegiatan: Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev 20 Rekomendasi Outcome Program: • Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI 100% Impact: Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Program:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Kegiatan:
Penyelenggaan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Optimalisasi penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Hasil Pemeriksaan APIP oleh perangkat daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
-Sekretariat Dewan -Kepala Perangkat Daerah (Badan/Dinas/Bagian) -Kepala Satpol PP -Direktur Rumah Sakit -Seluruh Kecamatan di Kota Surabaya -Seluruh Kelurahan di Kota Surabaya -ASN (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu)

Dasar Hukum:
a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya

Data Umum:
Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi keakuratan, keandalan dan keterjaminan laporan keuangan pemerintah daerah, serta memastikan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah

- Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah

- Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai

Jabatan Struktural - Eselon II : 1 orang - Eselon III : 5 orang - Eselon IV : 1 orang Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda : 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama : 5 orang - Staf : 28 orang

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan.

Partisipasi:
Secara jumlah pegawai Perempuan lebih tinggi daripada laki-laki.

Kontrol:
Monitoring dan evaluasi dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah yang ditunjuk menjadi penanggung jawab penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Manfaat:
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Masih adanya Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 2) Belum terciptanya budaya organisasi yang tanggap terhadap gender.

- Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih fokus dalam penyelesaian tugas dan tanggung jawab atas jabatannya - Masih kurangnya pemahaman atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP

- Peningkatan kompetensi dan asistensi terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP

- Peningkatan frekuensi terkait asistensi pada perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP yang harus ditindaklanjuti - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan - Pembinaan kepada para auditor terkait peran pengawasan sehingga dapat mempertajam analisa rekomendasi pengawasan - Pembinaan pada obyek pemeriksaan secara menyeluruh baik pada pejabat pengelola keuangan maupun pejabat pengelola barang - Peningkatan kompetensi auditor melalui diklat sertifikası teknis sebagai penunjang tugas pengawasan

Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 67 Perangkat Daerah Jumlah Pegawai (PNS, PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu) L: 6.888 jiwa P: 10.875 jiwa Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 70 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 7 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 5 orang - Staf : 28 orang Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada awal tahun 2025 : 43 rekomendasi Sisa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada akhir tahun 2025 : 17 rekomendasi

Indikator Aktifitas:
Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi dengan mengimplementasikan prinsip responsif gender

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP sebanyak 20 Dokumen

Indikator Kegiatan:
Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev 20 Rekomendasi

Outcome Program:
• Persentase Pemenuhan Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI 100%

Impact:
Menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI

Gender Analysis Pathway Inspektorat

Gender Analysis Pathway
Inspektorat