|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional.
Program:
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kegiatan:
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang akurat, sinergis dan terpadu sesuai dengan target yang telah ditetapkan
Sasaran Sub Kegiatan:
OPD terkait, seluruh karyawan dan masyarakat diwilayah kecamatan saawhan
|
Dasar Hukum:
• Peraturan Pemerintah Nomer : 8 Tahun 2008 tentang tahapan Penyusunan,Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
• Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer : 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
• Perwali NO 43 Tahun 2020 Tentang PUG Kota Surabaya
Data Umum:
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu proses teknis penjabaran strategi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi Rencana Strategis (Renstra) rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja (Renja) (tahunan), sebagai pedoman penyusunan anggaran (RAPBD)
Jumlah Penduduk Kecamatan Sawahan 199.548
L: 98.464
P:101.084
Jumlah Lurah se Kecamatan Sawahan 6
L: 4
P: 2
Jumlah Ketua LPMK se Kecamatan Sawahan 6
L: 5
P: 1
Jumlah Ketua RW se Kecamatan Sawahan 73
L: 68
P: 4
Jumlah Ketua RT se Kecamatan Sawahan 549
L: 482
P: 67
Jumlah Aparatur Sipil Negara se Kecamatan Sawahan 148
L: 92
P: 56
-
-
-
|
Akses:
Adanya kesamaan akses yang diberikan untuk menginput usulan kegiatan prioritas untuk memastikan perumusan kebijakan disusun secara sistematis dan tepat waktu.
Partisipasi:
Peran serta aktif pemangku kepentingan (OPD, masyarakat, akademisi, swasta) dalam proses perumusan kebijakan.yang bertujuan memastikan perencanaan pembangunan daerah lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat
Kontrol:
Yang memiliki kontrol terhadap renja/renstra perangkat daerah dalam mekanisme pengendalian dan pengawasan adalah Bappedalitbang Surabaya untuk memastikan selaras (sinkron) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD.kepala seksi Pemerintahan
Manfaat:
Manfaat dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu OPD mendapatkan arah kebijakan,pedoman operasional, target kinerja yang jelas, dan masyarakat mendapatkan jaminan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan prioritas melaui forum musrembang
|
- Kurangnya kompetensi SDM dalam penyusunan dokumen teknis, pemahaman isu strategis, dan analisis gender.
- Belum optimalnya penggunaan data terpilah dalam perumusan program, serta lemahnya integrasi perencanaan.
- Belum optimalnya koordinasi antar bidang /lemahnya sinergi antar unit kerja diinternal perangkat daerah |
- Kesenjangan antara aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan dokumen perencanaan final.
- Keterbatasan data sektoral dari instansi luar yang akurat
- Perbedaan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perubahan kebijakan pusat/provinsi |
Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang akurat, sinergis dan terpadu sesuai dengan target yang telah ditetapkan |
- Pembentukan tim, pengumpulan data, dan evaluasi hasil kerja tahun sebelumnya.
- Penyusunan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat sasaran, strategi dan focus pada kegiatan prioritas
- Menetapkan target tahunan, program/kegiatan, anggaran, serta Pengesahan dokumen perencanaan secara sah untuk digunakan sebagai acuan kerja, monitoring, dan evaluasi. |
- Ditahun 2025 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum dan ketentraman dan ketertiban ditingkat kecamatan dan kelurahan dinilai baik oleh masyarakat.
- Jumlah unsur Lembaga yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan sawahan sebanyak 6 lembaga |
Indikator Aktifitas:
Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan sebanyak 4 dokumen per tahun meliputi Renstra,renja, RKA-SKPD dan Dokumen perubahan.
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja/Renstra) yang disusun, dokumen laporan capaian kinerja, dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Indikator Kegiatan:
Jumlah dokumen perencanaan strategis dan operasional yang disusun secara sistematis yaitu : Dokumen Renstra,Renja,RKA dan Dokumen Perubahan masing-masing sebanyak 1 dokumen
Outcome Program:
Terwujudnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran perangkat daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah, serta terwujudnya efisiensi kinerja operasional perangkat daerah
Impact:
Kepuasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Terpadu dan meningkatkan transparansi, serta memastikan pembangunan yang merata di wilayah Sawahan.
|
