|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Kegiatan:
Fasilitasi Tugas DPRD
Sub Kegiatan:
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas DPRD
Sasaran Sub Kegiatan:
Pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya , OPD, masyarakat stakeholder dan tenaga ahli/ pakar/ narasumber
|
Dasar Hukum:
Aturan / Dasar hukum Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021
Data Umum:
50 Anggota DPRD dan 279 Pegawai Sekretariat DPRD
Data Anggota DPRD Kota Surabaya: L= 37 P= 9
Data Pimpinan DPRD Kota Surabaya: L= 3 P= 1
Data Pejabat Struktural Sekretariat DPRD: L = 3 P = 2
Data PNS Sekretariat DPRD Kota Surabaya: PNS : L = 24 P = 8
PPPK Penuh Waktu : L = 10 P = 3
PPPK Paruh Waktu : L = 160 P = 69
|
Akses:
Adanya perbedaan dalam tingkat akses yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki terhadap informasi, sumber daya, atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam koordinasi dan konsultasi
Partisipasi:
Dalam konteks gender bisa terjadi jika perempuan memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk terlibat dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dibandingkan laki-laki
Kontrol:
Pihak laki-laki seringkali memiliki kontrol yang lebih besar terhadap hasil keputusan atau kebijakan dibandingkan perempuan
Manfaat:
Adanya kebijakan atau program yang dihasilkan dari kegiatan koordinasi dan konsultasi DPRD tidak membedakan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga tidak menguntungkan salah satu kelompok gender saja
|
Salah satu penyebab kesenjangan internal adalah dominasi laki-laki dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di DPRD
Jika struktur organisasi DPRD atau forum konsultasi didominasi oleh laki-laki, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih berpihak pada perspektif laki-laki dan kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. |
Kurangnya pemahaman tentang kesetaraan gender di tingkat masyarakat luas dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menangani kesenjangan gender dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi |
Memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, sehingga kebijakan yang dihasilkan juga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan |
Mengidentifikasi permasalahan dan mengundang baik perempuan dan laki-laki dari berbagai latar belakang disiplin ilmu untuk berpartisipasi dalam forum koordinasi dan konsultasi terkait formulasi kebijakan yang dilakukan oleh DPRD |
Jumlah undangan kegiatan rapat |
Indikator Aktifitas:
Waktu pelaksanaan sub kegiatan adalah 1 tahun anggaran
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Indikator Kegiatan:
Rata-rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurnaan notulensi rapat
Outcome Program:
Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Impact:
Terwujudnya pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi oleh DPRD bersama masyarakat, OPD, stakeholder maupun dengan tenaga ahli/ pakar/ narasumber
|
