|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Mewujudkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas, berbasis data, responsif gender, dan selaras dengan visi, misi, serta kebijakan pembangunan daerah.
Sasaran Sub Kegiatan:
Tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang akurat, terintegrasi, dan responsif gender sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.
|
Dasar Hukum:
1. Aturan / Dasar hukum Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 2. Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022
Data Umum:
50 Anggota DPRD dan 279 Pegawai Sekretariat DPRD
Data Anggota DPRD Kota Surabaya: L= 37 P= 9
Data Pimpinan DPRD Kota Surabaya: L= 3 P= 1
Data Pejabat Struktural Sekretariat DPRD: L = 3 P = 2
Data PNS Sekretariat DPRD Kota Surabaya: PNS : L = 24 P = 8
PPPK Penuh Waktu : L = 10 P = 3
PPPK Paruh Waktu : L = 160 P = 69
|
Akses:
Perempuan masih memiliki akses yang lebih terbatas dibanding laki-laki dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, khususnya pada tahapan perumusan substansi strategis dan pengambilan keputusan
Partisipasi:
Partisipasi perempuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah belum optimal, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai kontributor substansi perencanaan
Meskipun jumlah pegawai perempuan (PNS dan PPPK) cukup signifikan, keterlibatan mereka masih dominan pada peran administratif dan teknis, sementara peran strategis dan substantif masih didominasi laki-laki.
Kontrol:
Kontrol perempuan terhadap proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan masih terbatas
Manfaat:
Manfaat dari penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah belum dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan
|
Komposisi pimpinan dan pengambil keputusan di DPRD dan Sekretariat DPRD masih didominasi laki-laki |
Budaya dan norma sosial yang masih memandang peran strategis lebih dominan dijalankan oleh laki-laki |
Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berbasis data terpilah, menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan, serta mendukung terwujudnya perencanaan yang responsif gender |
- Mengintegrasikan data terpilah gender dalam seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan
- Meningkatkan keterlibatan pegawai perempuan dalam tim penyusun perencanaan |
Dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggunakan data terpilah gender |
Indikator Aktifitas:
Persentase keterlibatan pegawai perempuan dalam tim penyusun dokumen perencanaan
Indikator Sub Kegiatan:
Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang responsif gender
Indikator Kegiatan:
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang terintegrasi dan berbasis data
Outcome Program:
Terwujudnya perencanaan Perangkat Daerah yang inklusif, akuntabel, dan responsif gender
Impact:
Meningkatnya kesetaraan peran dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah
|
