|
Visi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial dan Kepastian Gotong royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Hukum yang Berkeadilan
Program:
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya
Sasaran Sub Kegiatan:
Satpol PP Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang PUG
Data Umum:
Jumlah seluruh ASN/Non ASN : 1494 Orang
L : 1322 Orang
P : 172 Orang
Jumlah ASN : 829 Orang
L : 733 Orang
P : 96 Orang
Jumlah Non ASN : 666 Orang
L : 590 Orang
P : 76 Orang
Jumlah Dokumen yang disusun sebanyak 12 dokumen
Rincian Dokumen yang disusun yaitu : RPJMD, RENSTRA, RENJA, SPM, LKJ, DEVPLAN, MANAJEMEN RESIKO, LPPD, RTP, SKM, OPLAN DEVPLAN, ZONA INTEGRITAS SATPOL
|
Akses:
Tidak semua anggota Satpol PP memiliki akses Terhadap Dokumen Perencanaan
Partisipasi:
Tidak semua anggota Satpol PP dapat berpartisipasi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
Kontrol:
Kurangnya Kontrol dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
Manfaat:
Kurangnya manfaat yang dirasakan oleh anggota Satpol dalam penyusunan Dokumen Perencanaan
|
- Tidak semua anggota Satpol memiliki keinginan untuk mengetahui isi Dokumen Perencanaan
- Tidak semua anggota Satpol memiliki kemampuan untuk terlibat dalam tim penyusun Dokumen
Perencanaan
- Kurangnya evaluasi dan pembaruan berkala dari pimpinan terhadap Dokumen Perencanaan yang di-
susun oleh staf
- Penyusunan Dokumen Perencanaan tidak melibatkan banyak anggota Satpol karena keterbatasan kemampuan/pendidikan/pengetahuan |
- Ketidak pastian lingkungan eksternal (perubahan yang cepat dan tidak terprediksi)
- Anggapan bahwa Dokumen Perencanaan hanya formalitas
- Kurang sinkron dengan Dokumen Perencanaan yang lebih tinggi
- Perencanaan kurang responsif terhadap kondisi sasaran pengguna |
1. Peningkatan Kualitas dan berbasis data
2. Implementasi money follow program
3. Fleksibilitas dan Efisiensi |
Penyusunan Dokumen Perencanaan |
Capaian Tahun 2025 : 12 Dokumen |
Indikator Aktifitas:
Persentase jumlah Dokumen Perencanaan disusun.
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan dalam 1(satu) tahun anggaran
Indikator Kegiatan:
Persentase dokumen perencanaan (Renja/Renstra), dokumen anggaran (RKA/DPA) yang disusun tepat waktu, serta kualitas laporan evaluasi kinerja (LAKIP/LKPJ).
Outcome Program:
Jumlah dokumen Perencanaan yang disusun sebanyak 12 dokumen 100 %
Impact:
Terpenuhi persentase jumlah Dokumen Perencanaan (12 dokumen)
|
