|
Visi:
SDGs Goal 5
Kesetaraan Gender
Misi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial, dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Program:
Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan:
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan:
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersusunnya Dokumen Rencana Kontijensi yang kemudian menjadi pedoman/panduan dalam penanganan kejadian bencana terutama terkait tindakan operasi darurat bencana
Sasaran Sub Kegiatan:
Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya dan Masyarakat Umum
|
Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 8258 / 436.8.5 / 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025
Data Umum:
Jumlah Masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3.017.382 jiwa
Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.494.317 jiwa (49,52%)
Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.523.065 jiwa (50,48%)
Jumlah Pegawai BPBD Kota Surabaya sebanyak 433 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 364 orang (84,06 %) dan pegawai perempuan sebanyak 69 orang (15,94 %)
Perbandingan jumlah pegawai BPBD terhadap jumlah Masyarakat Kota Surabaya adalah sebesar 0,01435%
|
Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
Partisipasi:
Secara jumlah pegawai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang menangani penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/ Kota sebanyak 25 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 17 orang (68%) dan pegawai perempuan sebanyak 8 orang (32%)
Kontrol:
Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki
Manfaat:
Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat
|
Masih adanya SDM di internal PD yang belum memahami konsep gender dan minimnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dalam manajemen bencana |
Akses informasi mengenai risiko dan persiapan bencana yang terbatas pada kelompok perempuan tertentu dan penanggulangan sering kali lebih fokus pada perbaikan insfrastruktur fisik daripada kebutuhan sosial dan perlindungan kelompok rentan |
Menjadikan pedoman teknis yang terukur bagi instansi dalam merespon banjir secara cepat, tepat, dan terkoordinasi, meminimalkan kerugian jiwa dan materiil melalui skenario kesiapsiagaan, serta mengintegrasikan hasil kaji cepat dan evaluasi dari kejadian banjir sebelumnya ke dalam dokumen renkon baru |
Pengkoordinasian dengan instansi terkait dukungan data, proses penyusunan dokumen, asistensi yang dijadwalkan oleh BNPB, Konsultasi Publik, dan Pengesahan melalui Peraturan Kepala Daerah |
Penyusunan dokumen direncanakan mulai bulan Mei 2026, Asistensi penyusunan dokumen oleh BNPB direncanakan sebanyak 2 (dua) kali, meliputi Asistensi draft awal dan akhir dokumen, Finalisasi dokumen direncanakan pada bulan Oktober 2026, dan Pengesahan dokumen direncanakan pada bulan November 2026 |
Indikator Aktifitas:
Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun
Indikator Kegiatan:
Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan sesuai kebutuhan
Outcome Program:
Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana
Impact:
Indeks Mitigasi Bencana
|
