|
Visi:
SDGs Goal 5
Kesetaraan Gender
Misi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial, dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersusunnya dokumen pedoman strategis dan operasional tahunan untuk mengarahkan program/ kegiatan agar selaras dengan dokumen perencanaan Kota Surabaya guna mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
BPBD Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 8258 / 436.8.5 / 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025
Data Umum:
Jumlah Masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3.017.382 jiwa
Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.494.317 jiwa (49,52%)
Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.523.065 jiwa (50,48%)
Jumlah Pegawai BPBD Kota Surabaya sebanyak 433 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 364 orang (84,06 %) dan pegawai perempuan sebanyak 69 orang (15,94 %)
Perbandingan jumlah pegawai BPBD terhadap jumlah Masyarakat Kota Surabaya adalah sebesar 0,01435%
|
Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
Partisipasi:
Secara jumlah pegawai Sekretariat yang menangani Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah sebanyak 28 orang dengan rincian 14 orang (54%) pegawai laki-laki dan 12 orang (46%) pegawai perempuan
Kontrol:
Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki
Manfaat:
Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perangkat daerah yang responsif gender agar selaras dengan dokumen perencanaan Kota Surabaya dan mendukung visi misi Kepala Daerah
|
Masih terbatasnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) internal Perangkat Daerah (PD) mengenai konsep dan pengarusutamaan gender sehingga representasi perempuan dalam penyusunan dokumen perangkat daerah, khususnya pada tahapan perumusan substansi dan pengambilan keputusan strategis menjadi sangat minim |
Terbatasnya pelibatan pemangku kepentingan eksternal, terutama kelompok perempuan dan kelompok rentan dalam proses penyusunan dokumen perangkat daerah serta dinamika kebijakan dan regulasi yang cepat berubah menuntut penyesuaian dokumen perencanaan yang cepat dan adapif |
Mewujudkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang responsif gender dan dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan acuan kebutuhan penganggaran BPBD Kota Surabaya |
Melaksanakan Penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan evaluasi yang menggunakan metode swakelola dengan melibatkan narasumber/ praktisi dari berbagai instansi terkait |
Penyusunan dokumen LKJ, Rancangan Renja, Rancangan Akhir Renja, Renja, Rancangan Perubahan Renja, Rancangan Akhir Perubahan Renja, Perubahan Renja, Ranwal Renja, dan Renstra |
Indikator Aktifitas:
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan:
Persentase ketepatan waktu penyusunan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Outcome Program:
Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan
Impact:
Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah
|
