Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: SDGs Goal 5 Kesetaraan Gender Misi: Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial, dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Program: Program Penanggulangan Bencana Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Tersusunnya perencanaan yang sistematis dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan mengintegrasikan langkah-langkah penanggulangan bencana agar lebih optimal, sekaligus menjadi sarana koordinasi antar pemangku kepentingan yang selaras dengan RPJMD dan Renstra OPD Sasaran Sub Kegiatan: BPBD Kota Surabaya, PD yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana, dan Masyarakat Umum	Dasar Hukum: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 8258 / 436.8.5 / 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Data Umum: Jumlah Masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3.017.382 jiwa Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.494.317 jiwa (49,52%) Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.523.065 jiwa (50,48%) Jumlah Pegawai BPBD Kota Surabaya sebanyak 433 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 364 orang (84,06 %) dan pegawai perempuan sebanyak 69 orang (15,94 %) Perbandingan jumlah pegawai BPBD terhadap jumlah Masyarakat Kota Surabaya adalah sebesar 0,01435%	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten/Kota Partisipasi: Secara jumlah pegawai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang menangani Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 17 orang (68%) dan pegawai perempuan sebanyak 8 orang (32%) Kontrol: Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki Manfaat: Kegiatan penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana berjalan lebih optimal serta koordinasi antar pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih selaras	Masih minimnya pemahaman SDM inetrnal PD dalam mengintregasikan isu gender ke dalam dokumen perencanaan bencana serta dominasi laki-laki dalam dalam Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten/Kota, khususnya pada pengambilan keputusan sehingga kurang mewakili perspektif dan kebutuhan perempuan	Belum meratanya pemahaman dan kemampuan antar Perangkat Daerah mengenai pentingnya prespektif gender dan inklusivitas dalam penanggulangan bencana serta budaya dan presepsi masyarakat yang masih menempatkan peran strategis penanggulangan bencana lebih dominan pada laki-laki, sehingga mempengaruhi partisipasi dan kontrol perempuan dalam proses perencanaan	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang terkoordinasi, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah melalui Penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman penanggulangan bencana	Menentukan Isu strategis, tujuan, sasaran dan program kegiatan yang disepakati melalui FGD kemudian dokumen RPB diasistensi oleh BNPB dan dilegalkan melalui peraturan kepala daerah	Proses awal penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada bulan Januari 2026, Asistensi penyusunan Dokumen RPB dan BNPB pada bulan Maret 2026, Asistensi lanjuan oleh BNPB pada bulan Mei 2026, Finalisasi Dokumen RPB dan pengesahan melalui Peraturan Kepala Daerah	Indikator Aktifitas: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen Indikator Sub Kegiatan: Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Indikator Kegiatan: Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan sesuai kebutuhan Outcome Program: Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Impact: Indeks Mitigasi Bencana

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
SDGs Goal 5 Kesetaraan Gender

Misi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial, dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Program:
Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan:
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan:
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersusunnya perencanaan yang sistematis dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan mengintegrasikan langkah-langkah penanggulangan bencana agar lebih optimal, sekaligus menjadi sarana koordinasi antar pemangku kepentingan yang selaras dengan RPJMD dan Renstra OPD

Sasaran Sub Kegiatan:
BPBD Kota Surabaya, PD yang terlibat dalam Penanggulangan Bencana, dan Masyarakat Umum

Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 8258 / 436.8.5 / 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Data Umum:
Jumlah Masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3.017.382 jiwa

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.494.317 jiwa (49,52%)

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.523.065 jiwa (50,48%)

Jumlah Pegawai BPBD Kota Surabaya sebanyak 433 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 364 orang (84,06 %) dan pegawai perempuan sebanyak 69 orang (15,94 %)

Perbandingan jumlah pegawai BPBD terhadap jumlah Masyarakat Kota Surabaya adalah sebesar 0,01435%

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Partisipasi:
Secara jumlah pegawai Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang menangani Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten/Kota sebanyak 25 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 17 orang (68%) dan pegawai perempuan sebanyak 8 orang (32%)

Kontrol:
Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki

Manfaat:
Kegiatan penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana berjalan lebih optimal serta koordinasi antar pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih selaras

Masih minimnya pemahaman SDM inetrnal PD dalam mengintregasikan isu gender ke dalam dokumen perencanaan bencana serta dominasi laki-laki dalam dalam Penyusunan Rencana Penaggulangan Bencana Kabupaten/Kota, khususnya pada pengambilan keputusan sehingga kurang mewakili perspektif dan kebutuhan perempuan

Belum meratanya pemahaman dan kemampuan antar Perangkat Daerah mengenai pentingnya prespektif gender dan inklusivitas dalam penanggulangan bencana serta budaya dan presepsi masyarakat yang masih menempatkan peran strategis penanggulangan bencana lebih dominan pada laki-laki, sehingga mempengaruhi partisipasi dan kontrol perempuan dalam proses perencanaan

Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota yang terkoordinasi, partisipatif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sah melalui Penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman penanggulangan bencana

Menentukan Isu strategis, tujuan, sasaran dan program kegiatan yang disepakati melalui FGD kemudian dokumen RPB diasistensi oleh BNPB dan dilegalkan melalui peraturan kepala daerah

Proses awal penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada bulan Januari 2026, Asistensi penyusunan Dokumen RPB dan BNPB pada bulan Maret 2026, Asistensi lanjuan oleh BNPB pada bulan Mei 2026, Finalisasi Dokumen RPB dan pengesahan melalui Peraturan Kepala Daerah

Indikator Aktifitas:
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

Indikator Kegiatan:
Persentase ketersediaan dokumen kebencanaan sesuai kebutuhan

Outcome Program:
Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana

Impact:
Indeks Mitigasi Bencana

Gender Analysis Pathway Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Penanggulangan Bencana Daerah