Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: SDGs Goal 5 Kesetaraan Gender Misi: Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial, dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan Program: Program Penanggulangan Bencana Kegiatan: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan kapasitas teknis bagi petugas untuk melaksanakan perhitungan kebutuhan pasca bencana yang diperlukan dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana Sasaran Sub Kegiatan: BPBD dan PD lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Dasar Hukum: Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 8258 / 436.8.5 / 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Data Umum: Jumlah Masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3.017.382 jiwa Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.494.317 jiwa (49,52%) Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.523.065 jiwa (50,48%) Jumlah Pegawai BPBD Kota Surabaya sebanyak 433 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 364 orang (84,06 %) dan pegawai perempuan sebanyak 69 orang (15,94 %) Perbandingan jumlah pegawai BPBD terhadap jumlah Masyarakat Kota Surabaya adalah sebesar 0,01435%	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Partisipasi: Secara jumlah personil bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Surabaya sebanyak total 345 orang dengan rincian 310 orang laki-laki dan 35 orang perempuan Kontrol: Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki Manfaat: Personil memiliki kemampuan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Masih adanya SDM di internal PD yang belum memahami konsep gender serta keterlibatan perempuan dalam pelatihan, simulasi, dan struktur pengambilan keputusan di BPBD masih minim, sehingga mengakibatkan kebutuhan spesifik mereka terabaikan	Adanya hambatan budaya yang membatasi ruang gerak perempuan serta beban kerja domestik yang tinggi membuat perempuan jarang menghadiri pelatihan sehingga perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, sumber daya, dan kontrol dalam penentuan kebijakan pasca bencana	Jumlah Aparatur yang memiliki kemampuan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Pelatihan penyusunan Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) adalah petugas BPBD, DPRKPP, DSDABM, DLH, DPKP, DINSOS, dan DISHUB dengan total 90 orang	Indikator Aktifitas: Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Indikator Kegiatan: Persentase kegiatan pembinaan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Outcome Program: Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana Impact: Indeks Mitigasi Bencana

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
SDGs Goal 5 Kesetaraan Gender

Misi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial, dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Program:
Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan:
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan:
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kapasitas teknis bagi petugas untuk melaksanakan perhitungan kebutuhan pasca bencana yang diperlukan dalam pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Sasaran Sub Kegiatan:
BPBD dan PD lain yang terlibat dalam penanggulangan bencana

Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2 / 8258 / 436.8.5 / 2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Data Umum:
Jumlah Masyarakat Kota Surabaya sebanyak 3.017.382 jiwa

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.494.317 jiwa (49,52%)

Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.523.065 jiwa (50,48%)

Jumlah Pegawai BPBD Kota Surabaya sebanyak 433 orang dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 364 orang (84,06 %) dan pegawai perempuan sebanyak 69 orang (15,94 %)

Perbandingan jumlah pegawai BPBD terhadap jumlah Masyarakat Kota Surabaya adalah sebesar 0,01435%

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Partisipasi:
Secara jumlah personil bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Surabaya sebanyak total 345 orang dengan rincian 310 orang laki-laki dan 35 orang perempuan

Kontrol:
Pejabat pengampu sub kegiatan didominasi laki-laki

Manfaat:
Personil memiliki kemampuan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Masih adanya SDM di internal PD yang belum memahami konsep gender serta keterlibatan perempuan dalam pelatihan, simulasi, dan struktur pengambilan keputusan di BPBD masih minim, sehingga mengakibatkan kebutuhan spesifik mereka terabaikan

Adanya hambatan budaya yang membatasi ruang gerak perempuan serta beban kerja domestik yang tinggi membuat perempuan jarang menghadiri pelatihan sehingga perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi, sumber daya, dan kontrol dalam penentuan kebijakan pasca bencana

Jumlah Aparatur yang memiliki kemampuan menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Pelatihan penyusunan Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)

Peserta yang mengikuti Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) adalah petugas BPBD, DPRKPP, DSDABM, DLH, DPKP, DINSOS, dan DISHUB dengan total 90 orang

Indikator Aktifitas:
Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah Kota Surabaya dalam penyusunan dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA)

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Indikator Kegiatan:
Persentase kegiatan pembinaan dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Outcome Program:
Persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya mitigasi bencana

Impact:
Indeks Mitigasi Bencana

Gender Analysis Pathway Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Penanggulangan Bencana Daerah