|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
MISI 1 :
Mengakselerasi Transformasi Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan
MISI 2 :
Mempercepat Transformasi Penciptaan SDM Unggul dan Berkarakter
MISI 3 :
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
MISI 4 :
Memantapkan Ketahanan Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
MISI 5 :
Harmonisasi Sosial Masyarakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Program:
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Sub Kegiatan:
Permasalahan warga masyarakat yang berpotensi menjadi konflik.
|
Dasar Hukum:
a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020.
b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022.
Data Umum:
Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari terjadinya konflik karena perbedaan presepsi, kepentingan, individu / kelompok, yang salah satunya sengaja atau tidak sengaja menciptakan suasana ketidaknyamanan dalam mewujudkan tujuan masing – masing pihak yang berkonflik
Data Penduduk Kecamatan Tambaksari :
L : 112.573 Orang
P : 115.123 Orang
Total : 227.696 Orang
|
Akses:
Memberikan pemahaman pada semua warga untuk berperan aktif dalam pencegahan konflik
Partisipasi:
Partisipan kegiatan lebih didominasi laki-laki
Kontrol:
Tim dari Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan didominasi Laki - Laki
Manfaat:
Meminimalisir terjadi konflik di lingkungan warga
|
- Keterbatasan salah satu petugas perempuan hanya mendukung tugas administrasi
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga terkait permasalahan yang dapat menimbulkan konflik eksternal
- Minimnya pengawasan dari aparat terkait, sehingga mudah menimbulkan masalah |
Konflik sering terjadi suasana yang membahayakan wanita |
Menciptakan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban antar kelompok dengan masyarakat, Masyarakat dengan perusahaan, Masyarakat dengan Aparatur |
Menindaklanjuti laporan masyarakat |
Jumlah Konflik yang ditangani :
Tahun 2022 : 36 Kasus
Tahun 2023 : 12 Lapora |
Indikator Aktifitas:
Menindaklanjuti laporan masyarakat
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan : 12 laporan
Indikator Kegiatan:
Menciptakan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban antar kelompok dengan masyarakat, Masyarakat dengan perusahaan, Masyarakat dengan Aparatur
Outcome Program:
Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan: 100%
Impact:
Menciptakan harmonisasi dan keamanan dan ketertiban antar kelompok masyarakat
|
