|
Visi:
Transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dan Program Perekonomian Dan Pembangunan
Program:
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan:
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan:
( 2550) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan Peralatan Daerah dan Mesin Lainnya Penunjang Kegiatan
Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatnya kinerja penyelengaaraan
Pemerintah Daerah yang baik dengan penunjang sarana
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Data Umum:
1. Data Umum :
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota (45%)
P : 20 anggota (55%)
Permasalahan terkait dokumen
1. Ketidaksesuaian antara realisasi dengan perencanaan
2. Adanya review desain
Adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa terkait pangadaan Peralatan dan mesin lainnya yang berubah
Dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa
Jumlah dokumen pengadaan peralatan dan mesin lainnya
yang terselesaikan Tahun 2025 sebanyak 1400 unit barang
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota (45%)
P : 20 anggota (55%)
|
Akses:
Semua Perangkat daerah mendapatkan akses dari BPBJAP
Partisipasi:
Semua Perangkat Daerah bisa terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan Advokasi Pengadaan Barang Jasa
Kontrol:
Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan ke BPBJAP terkait Pengadaan Barang/Jasa (tender)
Manfaat:
Perangkat Daerah partisipan mendapat keabsahan, legalitas, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang / jasa (tender)
|
Kurangnya kompetensi Pegawai Kelompok Kerja Pemilihan pada Pengadaan pakaian peralatan dan mesin lainnya |
1. Perencanaan dari PD partisipan belum mempertimbangkan factor responsive gender
2. Belum adanya penanda/tagging responsive gender pada komponen pengadaan, sehingga tidak terdeteksi dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa |
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan peralatan dan mesin lainnya untuk Pemerintah Daerah |
Sosialisasi dan Pelatihan terhadap pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya untuk Pemerintah Daerah terkait responsive gender |
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggot
P : 20 anggota |
Indikator Aktifitas:
Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil pengadaan peralatan dan mesin lainnya untuk Pemerintah Daerah
Indikator Kegiatan:
Jumlah paket pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Outcome Program:
Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan perlatan dan mesin lainnya yang responsive gender.
Impact:
Seluruh Perangkat Daerah dan seluruh Aparatur SIpil Negara yang bekerja di Pemerintah Kota Surabaya
|
