Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: “Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan” Misi: Misi 3 “Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi” Program: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kegiatan: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) Sasaran Sub Kegiatan: 1. Perangkat Daerah di pemerintah Kota Surabaya 2. Masyarakat sebagai peserta musrenbang di Kecamatan	Dasar Hukum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Data Umum: Jumlah PD penerima informasi tentang pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota: 59 Perangkat Daerah dan 3 RSUD Jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota: L : 6 (42,86 persen) P : 8 (57,14 persen) - - -	Akses: Akses dibuka bagi Pegawai Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi tentang Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/ RKPD) Partisipasi: Pegawai Perangkat Daerah terlibat dalam Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/ RKPD) Kontrol: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tidak terlepas dari arahan dan monitoring pimpinan guna meningkatkan efektivitas kegiatan Manfaat: Seluruh Pegawai Perangkat Daerah memperoleh manfaat dalam pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kurangnya pemahaman terkait isu gender bagi SDM Perencana 2. Perlunya optimalisasi isu gender pada setiap dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Surabaya	Kurangnya pemahaman dan prioritas isu gender utamanya dalam proses pengusulan program kegiatan berasal dari Masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Surabaya	Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) dalam pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya	1. Koordinasi dan konsultasi kepada pakar/praktisi dan akademisi perguruan tinggi dalam proses Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai isu gender sebagai pengantar dalam pelaksanaan Musrenbang 3. Mengundang keterwakilan peserta dari berbagai aspek untuk hadir dalam Musrenbang antara lain dari perwakilan anak, pemuda, lansia, disabilitas, perempuan, dsb 4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang sektoral : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1. Pelaksanaan Forum Musrenbang sebagai wadah penggalian informasi dan masukan dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan terkait untuk Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/ RKPD) Total PD : 59 PD dan 3 RSUD 2. Telah mendorong partisipasi pegawai perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan perangkat daerah L : 7 (46,66 persen) P : 8 (53,33 persen)	Indikator Aktifitas: 1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kepada pakar/praktisi dan akademisi Perguruan Tinggi dalam proses Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Musrenbang 3. Terlaksananya koordinasi bersama bidang sektoral sesuai jadwal dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Indikator Kegiatan: Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Outcome Program: Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Impact: Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator sasaran : Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
“Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”

Misi:
Misi 3 “Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi”

Program:
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan:
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Sub Kegiatan:
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)

Sasaran Sub Kegiatan:
1. Perangkat Daerah di pemerintah Kota Surabaya 2. Masyarakat sebagai peserta musrenbang di Kecamatan

Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Data Umum:
Jumlah PD penerima informasi tentang pelaksanaan Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota: 59 Perangkat Daerah dan 3 RSUD

Jumlah pegawai yang mendukung pelaksanaan subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota: L : 6 (42,86 persen) P : 8 (57,14 persen)

Akses:
Akses dibuka bagi Pegawai Perangkat Daerah untuk mendapatkan informasi tentang Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/ RKPD)

Partisipasi:
Pegawai Perangkat Daerah terlibat dalam Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/ RKPD)

Kontrol:
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota tidak terlepas dari arahan dan monitoring pimpinan guna meningkatkan efektivitas kegiatan

Manfaat:
Seluruh Pegawai Perangkat Daerah memperoleh manfaat dalam pelaksanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kurangnya pemahaman terkait isu gender bagi SDM Perencana 2. Perlunya optimalisasi isu gender pada setiap dokumen perencanaan perangkat daerah Kota Surabaya

Kurangnya pemahaman dan prioritas isu gender utamanya dalam proses pengusulan program kegiatan berasal dari Masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Surabaya

Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) dalam pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya

1. Koordinasi dan konsultasi kepada pakar/praktisi dan akademisi perguruan tinggi dalam proses Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai isu gender sebagai pengantar dalam pelaksanaan Musrenbang 3. Mengundang keterwakilan peserta dari berbagai aspek untuk hadir dalam Musrenbang antara lain dari perwakilan anak, pemuda, lansia, disabilitas, perempuan, dsb 4. Koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang sektoral : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Infrastruktur dan Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Pelaksanaan Forum Musrenbang sebagai wadah penggalian informasi dan masukan dari berbagai sektor, termasuk akademisi dan pemangku kepentingan terkait untuk Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RPJPD/RPJMD/ RKPD) Total PD : 59 PD dan 3 RSUD 2. Telah mendorong partisipasi pegawai perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tahunan perangkat daerah L : 7 (46,66 persen) P : 8 (53,33 persen)

Indikator Aktifitas:
1. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kepada pakar/praktisi dan akademisi Perguruan Tinggi dalam proses Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2. Terlaksananya Musrenbang 3. Terlaksananya koordinasi bersama bidang sektoral sesuai jadwal dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)

Indikator Kegiatan:
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Outcome Program:
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Impact:
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator sasaran : Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh Program Daerah

Gender Analysis Pathway Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Gender Analysis Pathway
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan