|
Visi:
Transformasi menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
melakukan penajaman dan penyempurnaan melalui pendekatan teknokratis, hingga muncul Panca Darma Karya Surabaya sebagai misi pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 – 2029.
Program:
Program Perekonomian Dan Pembangunan
Kegiatan:
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan:
1528 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang jasa
Sasaran Sub Kegiatan:
Aparatur sipil negara / pegawai negeri sipil internal dilingkungan Bagian Pengadaan Barang / Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta pelaku usaha di kota surabaya
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
Data Umum:
1. Data Umum :
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota (45%)
P : 20 anggota (55%)
Permasalahan terkait dokumen
1. Ketidaksesuaian antara realisasi dengan perencanaan
2. Adanya review desain
Adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berubah dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan Tahun 2025 sebanyak 37 dokumen
Permasalahan terkait dokumen
1. Ketidaksesuaian antara realisasi dengan perencanaan
2. Adanya review desain
Adanya Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang berubah dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah dokumen pengadaan lelang barang/jasa yang terselesaikan Tahun 2025 sebanyak 37 dokumen
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota (45%)
P : 20 anggota (55%)
|
Akses:
Semua PD mendapatkan akses dari BPBJAP
Partisipasi:
Tidak semua Perangkat Daerah terlibat dalam kegiatan tender
Kontrol:
Perangkat Daerah memiliki kewenangan untuk mengusulkan ke BPBJAP terkait Pengadaan Barang/Jasa (tender)
Manfaat:
Perangkat Daerah partisipan mendapat keabsahan, legalitas, dan kemudahan dalam proses pengadaan barang / jasa (tender)
|
Kurangnya kompetensi Pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan analisis gender |
1. Perencanaan dari PD partisipan belum mempertimbangkan factor responsive gender
2. Belum adanya penanda/tagging responsive gender pada komponen pengadaan, sehingga tidak terdeteksi dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa |
A. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pengadaan barang jasa pada pemerintah daerah
B. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha mikro untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelaku bisnis baik untuk mendapatkan pasokan yang lebih murah dan berkualitas, menciptakan peluang usaha, pengembangan produk maupun kemitraan usaha |
Sosialisasi dan Pelatihan terhadap pegawai Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa terkait responsive gender |
Jumlah pegawai Kelompok Kerja Pemilihan pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Peritah Kerja Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Tahun 2025 adalah sejumlah 36 orang
L : 16 anggota
P : 20 anggota |
Indikator Aktifitas:
Peningkatan Tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kegiatan:
Presentase ketersediaan barang dan jasa
Outcome Program:
Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang responsive gender
Impact:
Meningkatkan transparansi pengadaan dilingkungan Pemerintah Kota Surabaya
|
