|
Visi:
TRANSFORMASI SURABAYA MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN
Misi:
Misi 3 : Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Program:
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan:
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Terlaksanannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
Perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan
|
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Data Umum:
Jumlah Karyawan Kecamatan Tegalsari : 112 Orang
Jumlah PPPK Paruh Waktu : 55
Jumlah Tenaga Harian dan Tenaga Jasa : 11
ASN L : 26
ASN P : 20
PPPK PW L : 36
PPPK PW P : 19
|
Akses:
Perempuan dan kelompok rentan belum sepenuhnya memiliki akses yang setara dalam proses penyusunan dokumen perencanaan (rapat, forum, data)
Partisipasi:
Partisipasi perempuan dalam forum perencanaan (misal musrenbang, FGD) masih lebih rendah atau bersifat simbolis
Kontrol:
Pengambilan keputusan masih didominasi oleh laki-laki atau pejabat tertentu
Manfaat:
Hasil perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan spesifik perempuan dan kelompok rentan
|
a. Kurangnya pemahaman tim penyusun tentang perencanaan responsif gender
b. Data terpilah (gender) belum tersedia atau tidak digunakan
c. Minimnya kapasitas analisis gender dalam penyusunan dokumen
d. SOP perencanaan belum mengintegrasikan perspektif gender |
a. Budaya yang menganggap perencanaan adalah ranah teknis “netral” (padahal bias bisa terjadi)
b. Perempuan atau kelompok rentan kurang percaya diri atau tidak difasilitasi untuk bersuara
c. Kurangnya dorongan partisipasi dari masyarakat
d. Akses informasi publik yang belum merata |
Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang partisipatif, berbasis data terpilah, dan responsif gender, sehingga kebutuhan seluruh kelompok masyarakat dapat terakomodasi secara adil. |
a. Pelatihan penyusunan dokumen perencanaan responsif gender bagi tim OPD
b. Penyediaan dan penggunaan data terpilah (laki-laki/perempuan)
c. Pelibatan aktif perempuan dan kelompok rentan dalam forum perencanaan
d. Integrasi analisis gender dalam dokumen Renstra/Renja
e. Monitoring kualitas dokumen dari aspek gender |
Dokumen yang sudah responsif gender: masih terbatas / belum optimal |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pelatihan perencanaan responsif gender
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dengan analisis gender
Indikator Kegiatan:
Persentase keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan
Outcome Program:
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan yang inklusif dan responsif gender
Impact:
Perencanaan pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi seluruh kelompok masyarakat
|
