|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagngan dan jasa antar pulau serta internasional.
Program:
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan:
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banyu Urip
Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Banyu Urip
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sesuai dengan Perwali 68 Tahun 2019 dan Hasil Musbangkel
Sasaran Sub Kegiatan:
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun dan tersedia di Wilayah Kelurahan Banyu Urip
|
Dasar Hukum:
Data Pembuka Wawasan
Data Umum:
Dasar hukum pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Banyu Urip
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019
Perwali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020
Perwali Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019
|
Akses:
• Adanya Kesamaan akses untuk mengusulkan pembangunan terkait wilayah yang sering dilanda Banjir. Tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sub kegiatan ini.
• Tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sub kegiatan ini.
Partisipasi:
Peran Laki-laki lebih banyak dibanding perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Kontrol:
Yang memiliki kontrol dalam pengambilan keputusan di dominasi laki-laki.
Manfaat:
Tercapainya pembangunan sarana prasarana yang bisa dirasakan oleh masyarakat baik lakilaki maupun Perempuan.
|
• Kurangnya Koordinasi dengan OPD terkait.
• Luas wilayah di Kelurahan Banyu Urip ang a meliputi 91 RT dan 9 RW dengan jumlah penduduk yang padat. |
• Banyaknya usulan Pembangunan dari warga sehingga anggaran dakel tidak mencukupi dan banyak usulan tidak terakomodasi.
• Adanya persepsi Masyarakat bahwa Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Adalah tanggung jawab laki laki. |
Meningkatkan pemenuhan pembangunan sarana prasarana wilayah dan pemberdayaan masyarakat yang lebih responsive gender. |
• Melakukan Koordinasi dengan ketua LPMK, RW, RT untuk menentukan pembangunan yang dianggap prioritas pada kegiatan musbangkel.
• Melakukan Koordinasi dengan ketua LPMK, RW, RT untuk menentukan pembangunan yang dianggap prioritas pada kegiatan musbangkel.
• Melakukan pendampingan pengawasan saat pelaksanaan Pembangunan.
• Koordinasi dengan OPD terkait. |
Pelaksanaan Hasil Realisasi Dakel Tahun Anggaran 2026. |
Indikator Aktifitas:
Realisasi Dakel Tahun Anggaran 2026.
Indikator Sub Kegiatan:
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di Kelurahan Banyu Urip Tahun Anggaran 2026
Indikator Kegiatan:
Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Banyu Urip Tahun Anggaran 2026
Outcome Program:
Terlaksananya pembangunan yang prioritas serta tepat sasaran.
Impact:
Meningkatkan presentase pembangunan sarana prasarana yang tepat sasaran di Kelurahan Banyu Urip
|
