|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan reansformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program:
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Mengoptimalkan pemanfaatan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, Memfasilitasi kerja sama yang efektif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
Sasaran Sub Kegiatan:
Memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat kepada masyarakat sebagai hasil dari pelimpahan kewenangan yang efektif dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
|
Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan
Data Umum:
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan ke Kecamatan diantaranya : Normalisasi saluran oleh satgas saluran kecamatan, monitoring wilayah (oenertiban bangunan liar, PMKS oleh petugas satpol Kecamatan dan Kelurahan, Monitoring pasar murah, Monitoring dan evaluasi masalah perizinan tempat tinggal/tempat kerja
-Melakukan pelimpahan kewenangn dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan serta Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
.
.
.
.
|
Akses:
Kurangnya pedoman teknis atau perubahan teknis terkait proses pelimpahan kewenangan.
Partisipasi:
Instansi terkait dan warga kecamatan Tandes
Kontrol:
Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi kesenjangan yang masih membuat tidak maksimalnya pelimpahan kewenangan
Manfaat:
Mengurangi beban kerja pada instansi yang melimpahkan kewenangan, sehingga dapat fokus pada tugas strategis lainnya
|
-Kurangnya pemahaman oleh instansi penerima kewenangan terkait tujuan, ruang lingkup, dan tanggung jawab yang dilimpahkan.
-Instansi penerima kewenangan kurang berkomitmen atau tidak memprioritaskan tugas yang dilimpahkan. |
Perubahan regulasi atau arahan kebijakan dari tingkat pusat yang memengaruhi pelaksanaan pelimpahan kewenangan di tingkat daerah atau instansi terkait. |
-Menciptakan mekanisme koordinasi yang responsif terhadap kebutuhan dinamis.
-Mengadakan pelatihan intensif bagi SDM instansi penerima. |
Melakukan sosialisasi kepada semua pihak terkait, termasuk instansi penerima dan masyarakat, mengenai tujuan dan mekanisme pelimpahan kewenangan. |
Peningkatan efisiensi, efektivitas layanan public dalam memberikan layanan terkait ueusan pemerintah yang diberikan kewenangan utnutk dilimpahkan |
Indikator Aktifitas:
Tercapainya tujuan sesuai target sehingga membuat lebih efektif dan efisien dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan : 6 Laporan
Indikator Kegiatan:
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat
Outcome Program:
Persentase bidang urusan yang dilimpahkan terkait yang dinilai baik
Impact:
Tercapainya tujuan sesuai target sehingga membuat lebih efektif dan efisien dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat
|
