Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: “Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan” Misi: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Program: PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Peningkatan perumusan kebijakan sebagai penentu arah teknis kegiatan pengawasan di Bidang Pengawasan yang responsif gender tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Sasaran Sub Kegiatan: Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya	Dasar Hukum: a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya Data Umum: Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan oleh Inspektorat Kota Surabaya bertujuan untuk : a. Meningkatkan efektivitas pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bagian, 31 Kecamatan Jumlah Pegawai (PNS&PPPK) ▪ L : 5.677 jiwa ▪ P : 10.365 jiwa b. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 58 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 5 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 1 orang - Staf : 22 orang	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait arah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang mengakomodir konsep responsif gender Partisipasi: Jumlah pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didominasi oleh laki-laki Kontrol: - Pengawasan untuk mengawal Pembangunan - Pengawasan untuk mendorong kualitas pelayanan public - Pengawasan pengamanan asset negara. - Peningkatan kualitas tata Kelola Manfaat: Optimalisasi perumusan kebij akan sebagai penentu arah teknis kegiatan fasilitasi pengawasan yang responsif gender dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah	- Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan - Belum terciptanya budaya organisasi yang responsif gender	- Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih cakap dalam kepemimpinan - Masih kurangnya jumlah auditor laki-laki dengan kualifikasi sarjana ekonomi/akuntansi	- Peningkatan kualitas pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, yang menjadi tanggung jawab Inspektorat yang mengakomodir kepentingan laki- laki maupun Perempuan - Perumusan kebijakan pengawasan yang memperhatikan kepentingan laki- laki maupun Perempuan (responsif gender)	- Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan - Peningkatan kompetensi auditor terkait kebijakan teknis di bldang pengawasan yang responsif gender	Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bagian, 31 Kecamatan Jumlah Pegawai (PNS&PPPK) L: 5.677 jiwa P: 10.365 jiwa Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 58 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya: 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 5 orang - Pengawas Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 1 orang Staf : 22 orang	Indikator Aktifitas: 1. Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan 2. Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan 3. Peningkatan kompetensi auditor terkait kebijakan teknis di bidang pengawasan yang responsif gender Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sebanyak 4 Rekomendasi Indikator Kegiatan: Meningkatnya perumusan kebijakan sebagai penentu arah teknis kegiatan di Bidang Pengawasan yang responsif gender. Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan sebanyak 4 dokumen Outcome Program: Adanya kebijakan di bidang pengawasan yang responsif gender Impact: Optimalisasi perumusan kebij akan sebagai penentu arah teknis kegiatan fasilitasi pengawasan yang responsif gender dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
“Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”

Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program:
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Peningkatan perumusan kebijakan sebagai penentu arah teknis kegiatan pengawasan di Bidang Pengawasan yang responsif gender tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya

Dasar Hukum:
a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 d. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya

Data Umum:
Kegiatan Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan oleh Inspektorat Kota Surabaya bertujuan untuk : a. Meningkatkan efektivitas pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bagian, 31 Kecamatan

Jumlah Pegawai (PNS&PPPK) ▪ L : 5.677 jiwa ▪ P : 10.365 jiwa

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 58 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang

- Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya : 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 5 orang - Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 1 orang

- Staf : 22 orang

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait arah kebijakan teknis di bidang pengawasan yang mengakomodir konsep responsif gender

Partisipasi:
Jumlah pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya didominasi oleh laki-laki

Kontrol:
- Pengawasan untuk mengawal Pembangunan - Pengawasan untuk mendorong kualitas pelayanan public - Pengawasan pengamanan asset negara. - Peningkatan kualitas tata Kelola

Manfaat:
Optimalisasi perumusan kebij akan sebagai penentu arah teknis kegiatan fasilitasi pengawasan yang responsif gender dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

- Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan - Belum terciptanya budaya organisasi yang responsif gender

- Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih cakap dalam kepemimpinan - Masih kurangnya jumlah auditor laki-laki dengan kualifikasi sarjana ekonomi/akuntansi

- Peningkatan kualitas pedoman tata cara atau teknis pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan, yang menjadi tanggung jawab Inspektorat yang mengakomodir kepentingan laki- laki maupun Perempuan - Perumusan kebijakan pengawasan yang memperhatikan kepentingan laki- laki maupun Perempuan (responsif gender)

- Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan - Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan - Peningkatan kompetensi auditor terkait kebijakan teknis di bldang pengawasan yang responsif gender

Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bagian, 31 Kecamatan Jumlah Pegawai (PNS&PPPK) L: 5.677 jiwa P: 10.365 jiwa Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 58 pegawai - Jabatan Struktural - Eselon II: 1 orang - Eselon III: 5 orang - Eselon IV: 1 orang - Jabatan Fungsional - Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang - Auditor Madya: 14 orang - Auditor Muda: 8 orang - Auditor Pertama : 5 orang - Pengawas Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 1 orang Staf : 22 orang

Indikator Aktifitas:
1. Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan 2. Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan 3. Peningkatan kompetensi auditor terkait kebijakan teknis di bidang pengawasan yang responsif gender

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun sebanyak 4 Rekomendasi

Indikator Kegiatan:
Meningkatnya perumusan kebijakan sebagai penentu arah teknis kegiatan di Bidang Pengawasan yang responsif gender. Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan sebanyak 4 dokumen

Outcome Program:
Adanya kebijakan di bidang pengawasan yang responsif gender

Impact:
Optimalisasi perumusan kebij akan sebagai penentu arah teknis kegiatan fasilitasi pengawasan yang responsif gender dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah

Gender Analysis Pathway Inspektorat

Gender Analysis Pathway
Inspektorat