|
Visi:
“Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan”
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Kegiatan:
Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan:
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Memberikan simpulan atas suatu objek yang diaudit di luar audit keuangan dan audit kinerja atau untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan yang melawan hukum
Sasaran Sub Kegiatan:
●Seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Surabaya
●Aparat Penegak Hukum
●BPKP Prov. Jawa Timur
●Inspektorat Provinsi Jawa Timur
|
Dasar Hukum:
a. Perda No 4 Tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender
b. Perwali No 43 Tahun 2020 Tentang Pengarustamaan Gender Kota Surabaya
c. Permendagri No. 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
Data Umum:
Pengawasan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada Perangkat Daerah bahwa pelaksanaan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban suatu kegiatan, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35
Badan/Dinas/Bagian, 31 Kecamatan
Jumlah Pegawai (PNS&PPPK)
▪ L : 5.677 jiwa
▪ P : 10.365 jiwa
Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 58 pegawai
- Jabatan Struktural
- Eselon II: 1 orang
- Eselon III: 5 orang
- Eselon IV: 1 orang
Jabatan Fungsional
- Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang
- Auditor Madya : 14 orang
- Auditor Muda: 8 orang
- Auditor Pertama : 5 orang
- Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 1 orang
Staf : 22 orang
|
Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat
Partisipasi:
- Pengaduan Masyarakat yang masuk dalam kanal pengaduan Inspektorat didominasi oleh laki-laki
- Penanganan pengaduan di Inspektorat didominasi oleh laki-laki
Kontrol:
- Pencegahan fraud (fraud prevention)
- Pendeteksian dini (early fraud detection)
- Investigasi fraud (fraud investigation)
Manfaat:
Meningkatnya pengawasan dalam mengugkap terjadi atau tidaknya perbuatan melawan hukum dan pencegahan fraud
|
- Masih adanya SDM di PD terkait yang belum memahami konsep gender dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
- Belum terciptanya budaya organisasi yang lebih tanggap terhadap gender |
Kecenderungan anggapan bahwa laki-laki lebih cocok dalam penanganan masalah hukum
- Masih kurangnya jumlah auditor perempuan dengan kulifikasi sarjana hukum |
- Peningkatan kompetensi dan asistensi terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan
- Peningkatan pemahaman terkait pengungkapan fakta atas pengaduan masyarakat |
- Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan
- Peningkatan standar kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan
- Pembinaan kepada para auditor terkait identifikasi masalah, analisis, dan evauasi yang dilakukan secara independen, onjektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibiitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- Peningkatan kompetensi auditor terkait penanganan hukum |
Jumlah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya 35 Badan/Dinas/Bag ian, 31 Kecamatan
Jumlah Pegawai (PNS&PPPK)
L: 5.677 jiwa
P: 10.365 jiwa
Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kota Surabaya sebanyak 58 pegawai
- Jabatan Struktural
- Eselon II: 1 orang
Eselon III: 5 orang
- Eselon IV: 1 orang
- Jabatan Fungsional
- Ahli Muda - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur : 1 orang
- Auditor Madya : 14 orang
- Auditor Muda: 8 orang
- Auditor Pertama : 5 orang
- Pengawas Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Di Daerah Ahli Pertama : 1 orang
Staf : 22 orang |
Indikator Aktifitas:
1. Peningkatan frekuensi asistensi pada perangkat daerah terkait kesesuaian peran dengan tugas dan kewenangan jabatan
2. Peningkatan kualitas pendampingan pada perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan
3. Pembinaan kepada para auditor terkait identifikasi masalah, anaisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan professional berdasarkan standar audit, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
4. Peningkatan kompetensi auditor terkait penanganan hukum
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 20 Laporan
Indikator Kegiatan:
Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan
tertentu sebanyak 20 lembaga
Outcome Program:
1. Mengidentifikasi kesalahan atau penyelewengan.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan.
Impact:
Meningkatnya pengawasan dalam mengugkap terjadi atau tidaknya
perbuatan melawan hukum dan pencegahan fraud
|
