Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya Program: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kegiatan: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Menyediakan akses yang mudah dan aman bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus serta mendapatkan pendampingan hukum, serta menerima dukungan psikososial Sasaran Sub Kegiatan: Perempuan warga Surabaya yang menjadi korban tindak kekerasan termasuk trafficking maupun permasalahan sosial lainnya yang terjadi di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik	Dasar Hukum: • Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang • Peraturan Walikota Surabaya No. 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanakota Surabaya • Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknisdinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Data Umum: Perempuan adalah seseorang dewasa perempuan dengan usia diatas 18 tahun warga Surabaya Jumlah Penduduk Surabaya Tahun 2024 L: 1.49 4.317 orang P: 1.523.065 orang Tahun 2025 target sebanyak 20 orang mendapat layanan pengaduan Jumlah kasus kekerasan termasuk trafficking yang dilaporkan tahun 202 4 L : 0 kasus P : 100 kasus Jumlah Permasalahan sosial yang dilaporkan tahun 2024 L : 0 kasus P : 47 kasus	Akses: Semua orang dewasa baik laki dan perempuan dapat melakukan pengaduan Partisipasi: Perempuan lebih banyak melakukan pengaduan terkait permasalahan yang dialami Kontrol: Semua orang yang melaporkan atas kehendak dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan Manfaat: Kegiatan Ini dapat lebih memberikan banyak manfaat terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk trafficking	Petugas pemberi layanan terdiri dari laki laki dan perempuan, namun pemberian layanan diutamakan diberikan oleh petugas perempuan Petugas Perempuan lebih sedikit dibanding petugas laki laki Perlunya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan	Sub kegiatan ini fokus dalam pemberian layanan pengaduan terhadap permasalahan pada Perempuan Perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban kekerasan Masih ada permasalahan yang dilaporkan dari perempuan dan dari laki laki tidak terlaporkan Tidak semua perempuan mau melaporkan kasus kekerasan yang dialami Adanya bencana alam / force majeur dalam pelaksanaan	Menyediakan akses yang mudah dan aman bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus serta mendapatkan pendampingan hukum, serta menerima dukungan psikososial	1. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Shelter Perempuan 2. Membuka layanan pengaduan secara luas 3. Melakukan pendampingan lanjutan dan pengelolaan kasus dalam bentuk pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan psikososial, dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan klien	1. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Shelter Perempuan 12 bulan 2. Membuka layanan pengaduan secara luas 12 bulan 3. pendampingan lanjutan selama 12 bulan	Indikator Aktifitas: 1. Shelter yang diselenggarakan sebanyak 1 lokasi 2. Pengaduan yang diterima dalam setahun sebanyak 20 orang 3. Pendampingan dan pengelolaan kasus dilaksanakan terhadap 20 orang perempuan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Indikator Kegiatan: Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan Outcome Program: Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam Impact: Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Indikator sasaran: Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya

Program:
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan:
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Menyediakan akses yang mudah dan aman bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus serta mendapatkan pendampingan hukum, serta menerima dukungan psikososial

Sasaran Sub Kegiatan:
Perempuan warga Surabaya yang menjadi korban tindak kekerasan termasuk trafficking maupun permasalahan sosial lainnya yang terjadi di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik

Dasar Hukum:
• Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang • Peraturan Walikota Surabaya No. 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanakota Surabaya • Peraturan Walikota Nomor 133 tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknisdinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya

Data Umum:
Perempuan adalah seseorang dewasa perempuan dengan usia diatas 18 tahun warga Surabaya

Jumlah Penduduk Surabaya Tahun 2024 L: 1.49 4.317 orang P: 1.523.065 orang

Tahun 2025 target sebanyak 20 orang mendapat layanan pengaduan

Jumlah kasus kekerasan termasuk trafficking yang dilaporkan tahun 202 4 L : 0 kasus P : 100 kasus

Jumlah Permasalahan sosial yang dilaporkan tahun 2024 L : 0 kasus P : 47 kasus

Akses:
Semua orang dewasa baik laki dan perempuan dapat melakukan pengaduan

Partisipasi:
Perempuan lebih banyak melakukan pengaduan terkait permasalahan yang dialami

Kontrol:
Semua orang yang melaporkan atas kehendak dan kemauan sendiri tanpa ada paksaan

Manfaat:
Kegiatan Ini dapat lebih memberikan banyak manfaat terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan termasuk trafficking

Petugas pemberi layanan terdiri dari laki laki dan perempuan, namun pemberian layanan diutamakan diberikan oleh petugas perempuan Petugas Perempuan lebih sedikit dibanding petugas laki laki Perlunya pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan

Sub kegiatan ini fokus dalam pemberian layanan pengaduan terhadap permasalahan pada Perempuan Perempuan cenderung lebih banyak menjadi korban kekerasan Masih ada permasalahan yang dilaporkan dari perempuan dan dari laki laki tidak terlaporkan Tidak semua perempuan mau melaporkan kasus kekerasan yang dialami Adanya bencana alam / force majeur dalam pelaksanaan

Menyediakan akses yang mudah dan aman bagi perempuan korban kekerasan untuk melaporkan kasus serta mendapatkan pendampingan hukum, serta menerima dukungan psikososial

1. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Shelter Perempuan 2. Membuka layanan pengaduan secara luas 3. Melakukan pendampingan lanjutan dan pengelolaan kasus dalam bentuk pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan psikososial, dan pendampingan hukum sesuai kebutuhan klien

1. Pemenuhan Kebutuhan Operasional Shelter Perempuan 12 bulan 2. Membuka layanan pengaduan secara luas 12 bulan 3. pendampingan lanjutan selama 12 bulan

Indikator Aktifitas:
1. Shelter yang diselenggarakan sebanyak 1 lokasi 2. Pengaduan yang diterima dalam setahun sebanyak 20 orang 3. Pendampingan dan pengelolaan kasus dilaksanakan terhadap 20 orang perempuan

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan

Indikator Kegiatan:
Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan

Outcome Program:
Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking ≤ 1 x 24 jam

Impact:
Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Indikator sasaran: Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum

Gender Analysis Pathway Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gender Analysis Pathway
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana