|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berk
Misi:
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitasiklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagngan dan jasa antar pulau serta internasional
Program:
PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan PeraturanPerun dang - undangan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Terciptanya ketentraman dan ketertiban umum
masyarakat di wilayah Kecamatan Pakal.
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat serta Objek yang melanggar aturan sesuai dengan Hukum / PERDA yang berlaku di Kota Surabaya.
|
Dasar Hukum:
ERDA NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PUG
PERWALI NO 43 TAHUN 2020 TENTANG PUG KOTA SURABAYA
Data Umum:
Jumlah warga Kec.Pakal total : 69.543 L : 35.163
Orang P : 34.350 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P : 2 Orang
Jumlah RT 229 Kecamatan Pakal :
L:200 P:29
Jumlah RW 34 Kecamatan Pakal :
L:28 P: 6
Jumlah pelapor konflik sosial di Kecamatan Pakal :
L: 7
P: 8
Jumlah warga Kec.Pakal total : 69.543 L : 35.163
Orang P : 34.350 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P : 2 Orang
Jumlah RT 229 Kecamatan Pakal :
L:200 P:29
Jumlah RW 34 Kecamatan Pakal :
L:28 P: 6
Jumlah pelapor konflik sosial di Kecamatan Pakal :
L: 7
P: 8
Jumlah warga Kec.Pakal total : 69.543 L : 35.163
Orang P : 34.350 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P : 2 Orang
Jumlah RT 229 Kecamatan Pakal :
L:200 P:29
Jumlah RW 34 Kecamatan Pakal :
L:28 P: 6
Jumlah pelapor konflik sosial di Kecamatan Pakal :
L: 7
P: 8
Jumlah warga Kec.Pakal total : 69.543 L : 35.163
Orang P : 34.350 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P : 2 Orang
Jumlah RT 229 Kecamatan Pakal :
L:200 P:29
Jumlah RW 34 Kecamatan Pakal :
L:28 P: 6
Jumlah pelapor konflik sosial di Kecamatan Pakal :
L: 7
P: 8
Jumlah warga Kec.Pakal total : 69.543 L : 35.163
Orang P : 34.350 Orang, Tokoh Pelaksana : RW : 34 Orang L : 32 Orang P : 2 Orang
Jumlah RT 229 Kecamatan Pakal :
L:200 P:29
Jumlah RW 34 Kecamatan Pakal :
L:28 P: 6
Jumlah pelapor konflik sosial di Kecamatan Pakal :
L: 7
P: 8
|
Akses:
Warga mendapatkan akses untuk melaporkan permasalahan atau konflik ke Kecamatan melalui 3 pilar
Partisipasi:
Warga yang bermasalah dapat menyampaika n permasalahan ke RT atau dapat langsung ke Kecamatan
Kontrol:
Warga / RT/RW
memiliki kewenangan untuk melaporkan permasalahan nya
Manfaat:
Meminimalisir terjadinya konflik antar warga di lingkungan sekitar khususnya di wilayah Kecamatan Pakal
|
Belum optimalnya pengawasan dari aparat (Kecamatan, Polsek, Koramil)
Permasalahan yang timbul pada masyakat sering tidak terdeteksi, karena merasa malu
Sarana dan prasarana yang ada kurang mendukung antara lain : mobil patroli hanya 1 unit |
Ketidak patuhan warga terhadap aturan yang berlaku.
Kesenjangan ekonomi rentan menimbulkan permasalahan
Kurangnya kerjasama masyarakat dalam penanganan konflik yang terjadi
Adanya intervensi pihak lain terkait konflik yang terjadi |
Terciptany a ketentrama n dan ketertiban umum masyaraka t di wilayah Kecamatan Pakal. |
Peningkatan peran serta tiga pilar (Polsek, Koramil, dan Pemkot) dalam penanganan konflik
Pemantauan keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan Pakal dengan melakukan patroli gabungan 3 pilar |
Penanganan langsung di lokasi kejadian
Melaksanakan patroli bersama setiap hari
Melaksanakan koordinasi dan komunikasi intens pada ketua RT / RW
Memberikan sosialisai terkait pencegahan konflik |
Indikator Aktifitas:
akan meningkatkan peran serta 3 pilar, Meningkatkan pemantauan keamanan dan ketertiban
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah laporan konflik yang ditangani 12
Indikator Kegiatan:
Jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 12 laporan.
Outcome Program:
Terjaminnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat wilayah Kecamatan Paka
Impact:
Presentase penanganan konflik perundang- undangan yang dinilai baik oleh masyarakat.
|
