|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan:
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan:
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Peningkatan dan Pengoptimalan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK.
Sasaran Sub Kegiatan:
ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan KemenPAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ; Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM Kota Surabaya ; ketersediaan ABK dan peta kebutuhan OPD dengan disesuaikan kondisi eksisting pegawai yang ada.
Data Umum:
Jumlah ASN per Desember 2023 = 13301
L = 5000
P = 8301
Data jumlah pengadaan formasi PPPK
L = 975
P = 2517
Total = 3492
-
-
-
-
Data jumlah pengadaan formasi PPPK
L = 975
P = 2517
Total = 3492
|
Akses:
Akses utama Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK oleh BKPSDM
Partisipasi:
Seluruh ASN baik laki - laki dan perempuan bisa mendapat kesempatan yang sama
Kontrol:
Pejabat Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK memberikan otorisasi
Manfaat:
Hanya ASN yang memenuhi syarat
|
1. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait Proses koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas fasilitasi pengadaan.
2. Belum optimalnya sistem administrasi dan prosedur Tata kelola dan prosedur dalam fasilitasi pengadaan masih perlu perbaikan agar lebih efisien dan transparan. |
1. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terkait mekanisme pengadaan Beberapa pihak belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur dan regulasi dalam proses pengadaan.
2. Adanya regulasi atau kebijakan yang sering berubah Perubahan regulasi yang dinamis dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. |
Meningkatkan efektivitas koordinasi dan fasilitasi dalam pengadaan PNS dan PPPK Tujuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi antar instansi serta optimalisasi sistem agar proses pengadaan berjalan lebih lancar dan efisien. |
Meningkatkan efektivitas koordinasi dan fasilitasi dalam pengadaan PNS dan PPPK Tujuan ini difokuskan pada penguatan koordinasi antar instansi serta optimalisasi sistem agar proses pengadaan berjalan lebih lancar dan efisien. |
Jumlah ASN per Desember 2023 = 13301
L = 5000
P = 8301
Data jumlah pengadaan formasi PPPK
L = 975
P = 2517
Total = 3492
1. Telah dilakukan Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait kepegawaian antara lain BKD Prov, BKN Kanreg II, BKN pusat, Kemenpan, Setneg, Kemendagri.
2. Pengoptimalan integrasi data dalam aplikasi BKPSDM dengan
3. Penambahan jadwal update data kepegawaian |
Indikator Aktifitas:
Output:
1. Tersusunnya satu dokumen terkait Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK tahun 2025
2. Optimalnya data yang terintegrasi dalam aplikasi BKPSDM
3. Data Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK selalu up to date
Indikator Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.
Indikator Kegiatan:
: Pengelolaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang lebih transparan dan mudah diakses oleh ASN.
Outcome Program:
Peningkatan akurasi dan validitas data yang mendukung kebijakan strategis dalam manajemen ASN.
Impact:
1.Meningkatkan indeks profesionalitas ASN
2.Meningkatkan indeks pemberdayaan gender
|
