Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Program: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah Sasaran Sub Kegiatan: - Mengoptimalkan Pendapatan Daerah - Wajib Pajak	Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. Data Umum: 1. Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto 2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.109.886 P: 1.160.908 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya) 3. Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya 4. Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak 5. Pelaksanaan penagihan secara door-to-door	Akses: adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan Partisipasi: Wajib Pajak PBB dan BPHTB Kontrol: Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB Manfaat: Manfaat memiliki SPPT PBB untuk mengetahui nominal pajak terhutang dan jatuh temponya	Sarana prasarana seperti mobil keliling kurang memadahi	- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa wajib pajak hanya untuk laki-laki	Laporan Hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB secara lebih aktif dan responsive gender	1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling	1. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di mall membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak 2. Pendataan objek pajak 3. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling yang dilakukan di tiap kelurahan	Indikator Aktifitas: - Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat - Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran PBB Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 12 Indikator Kegiatan: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sebanyak 12 Outcome Program: Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar sebesar 60% Impact: Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan:
Penagihan Pajak Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
- Mengoptimalkan Pendapatan Daerah - Wajib Pajak

Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

Data Umum:
1. Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto

2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.109.886 P: 1.160.908 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya)

3. Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya

4. Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

5. Pelaksanaan penagihan secara door-to-door

Akses:
adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan

Partisipasi:
Wajib Pajak PBB dan BPHTB

Kontrol:
Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB

Manfaat:
Manfaat memiliki SPPT PBB untuk mengetahui nominal pajak terhutang dan jatuh temponya

Sarana prasarana seperti mobil keliling kurang memadahi

- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa wajib pajak hanya untuk laki-laki

Laporan Hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB secara lebih aktif dan responsive gender

1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling

1. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di mall membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak 2. Pendataan objek pajak 3. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling yang dilakukan di tiap kelurahan

Indikator Aktifitas:
- Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat - Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran PBB

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 12

Indikator Kegiatan:
Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan Pajak Daerah sebanyak 12

Outcome Program:
Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar sebesar 60%

Impact:
Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Gender Analysis Pathway Badan Pendapatan Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Pendapatan Daerah