Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan Program: Program Penataan Bangunan Gedung Kegiatan: Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggara an Bangunan Gedung Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegritas Sasaran Sub Kegiatan: Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya	Dasar Hukum: Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya Data Umum: Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggar aan Bangunan Gedung dilaksanakan untuk menyediakan kebijakan da regulasi yang dapat mendukung kegiatan penataan bangunan bagi masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan tercapainya penyelenggar aan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284 - - -	Akses: Akses dibuka bagi masyarakat, akademisi, Perangkat Daerah yang ingin mendapatkan informasi terkait regulasi dan kebijakan di Kota Surabaya serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan di Kota Surabaya dengan mengikuti sosialisasi rancangan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan. Partisipasi: Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang Kontrol: Partisipasi dalam pelaksanaan penyusunan maupun sosialisasi dalam proses penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan serta masyarakat yang mengakses peraturan melalui aplikasi jdih kota Surabaya baik pria maupun wanita Manfaat: Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penaataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat kota Surabaya baik laki laki maupun perempuan.	Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan penyelenggara an bangunan gedung.	Keterlibatan dalam sosialisasi penyusunan rancangan peraturan penyelenggar aan bangunan di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing masing.	Mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang dapat mendukung penataan bangunan guna mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya dan mendorong peran warga Surabaya baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung.	Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan dengan melihat isu responsif gender. Melibatkan masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses sosialisasi, hingga imiplementasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung.	Pelaksanaan asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraa n bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284	Indikator Aktifitas: Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. Indikator Sub Kegiatan: Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. Indikator Kegiatan: Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. Outcome Program: Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. Impact: Tercapainya penyelenggar aan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan

Program:
Program Penataan Bangunan Gedung

Kegiatan:
Penyelenggara an Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota , Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

Sub Kegiatan:
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggara an Bangunan Gedung

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegritas

Sasaran Sub Kegiatan:
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya

Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya

Data Umum:
Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggar aan Bangunan Gedung dilaksanakan untuk menyediakan kebijakan da regulasi yang dapat mendukung kegiatan penataan bangunan bagi masyarakat Kota Surabaya baik laki-laki maupun perempuan

tercapainya penyelenggar aan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya, bagi warga Surabaya dengan rincian sebagai berikut: - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284

Akses:
Akses dibuka bagi masyarakat, akademisi, Perangkat Daerah yang ingin mendapatkan informasi terkait regulasi dan kebijakan di Kota Surabaya serta kesempatan yang sama untuk berperan dalam kegiatan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan di Kota Surabaya dengan mengikuti sosialisasi rancangan peraturan terkait penyelenggaraan bangunan.

Partisipasi:
Proporsi jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses perencanaan tata ruang berjumlah 12 orang yang terdiri dari : - Pria = 6 orang - Wanita = 6 orang

Kontrol:
Partisipasi dalam pelaksanaan penyusunan maupun sosialisasi dalam proses penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan bangunan serta masyarakat yang mengakses peraturan melalui aplikasi jdih kota Surabaya baik pria maupun wanita

Manfaat:
Tercapainya penyelenggaraan bangunan gedung daerah dan penaataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat kota Surabaya baik laki laki maupun perempuan.

Isu Gender belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan penyelenggara an bangunan gedung.

Keterlibatan dalam sosialisasi penyusunan rancangan peraturan penyelenggar aan bangunan di Kota Surabaya mayoritas dilakukan oleh laki-laki yang ditunjuk mewakili instansi masing masing.

Mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang dapat mendukung penataan bangunan guna mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya dan mendorong peran warga Surabaya baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung.

Meningkatkan kinerja pegawai yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan penyelenggaraan bangunan dengan melihat isu responsif gender. Melibatkan masyarakat luas baik laki-laki dan perempuan dalam proses sosialisasi, hingga imiplementasi kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung.

Pelaksanaan asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggaraa n bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan. Jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai penerima manfaat : - Jumlah penduduk laki-laki = 1.473.517 - Jumlah penduduk perempuan = 1.499.284

Indikator Aktifitas:
Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan.

Indikator Sub Kegiatan:
Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan.

Indikator Kegiatan:
Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan.

Outcome Program:
Terlaksanan ya koordinasi, asistensi dan konsultasi kebijakan penyelenggar aan bangunan gedung dengan berbagai stakeholder seperti akademisi, Perangkat Daerah Kota Surabaya, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan masyarakat baik laki- laki maupun perempuan.

Impact:
Tercapainya penyelenggar aan bangunan gedung daerah dan penataan bangunan di Kota Surabaya yang dapat mendukung kegiatan masyarakat Kota Surabaya bagi seluruh warga kota Surabaya

Gender Analysis Pathway Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Gender Analysis Pathway
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan