|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan:
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan:
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Sasaran Sub Kegiatan:
Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
|
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah
Data bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya L : 44 P : 93
-
-
|
Akses:
Adanya kesamaan akses informasi terkait Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Partisipasi:
Proporsi Pejabat Pengelola Keuangan Perangkat Daerah, berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki
Kontrol:
Keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan
Manfaat:
60 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menerima manfaat dalam sub kegiatan ini
|
- Tingkat kemampuan bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah masih belum optimal
- Masih adanya dominasi perempuan dalam proses penatausahaan keuangan Perangkat Daerah |
- Adanya perubahan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan sistem aplikasi pengelolaan keuangan |
- Meningkatkan jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Meningkatkan penatausahaan pengelolaan keuangan, penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akurat, transparan serta akuntabel |
Peningkatan kompetensi bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam bentuk:
- Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait mekanisme penatausahaan keuangan
- Sosialisasi Perwali tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
- Sosialisasi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur
- Sosialisasi Internet Banking |
Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian pendampingan dan sosialisasi dalam upaya peningkatan kompetensi bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait mekanisme penatausahaan keuangan
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sejumlah 24 dokumen
Indikator Kegiatan:
Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun sejumlah 24 dokumen
Outcome Program:
Terlaksananya peningkatan kompetensi bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan bagi 137 orang
Impact:
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%
|
