|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan:
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan:
Pengamanan Barang Milik Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah LaporanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Data petugas sertifikasi tanah aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya : L : 28 P : 4
-
-
-
|
Akses:
Adanya kesamaan akses informasi terkait Laporan Hasil Pengamanan barang Milik Daerah
Partisipasi:
Proporsi petugas sertifikasi tanah aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan
Kontrol:
Sertifikasi tanah aset diberikan oleh pejabat yang berwenang
Manfaat:
Legalitas sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya
|
- Register Lokasi tanah aset yang diamankan masih belum jelas
- Terbatasnya jumlah SDM yang kompeten dalam proses sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya |
- Adanya kebijakan BPN terkait prosedur proses sertifikasi tanah aset
- Kondisi lokasi tanah aset di lapangan yang relatif sulit dijangkau |
- Meningkatkan jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Meningkatkan proses sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
Peningkatan kompetensi petugas sertifikasi tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk :
- Pendampingan dengan stakeholder terkait dan Aparat Penegak Hukum
- Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait proses sertifikasi tanah aset |
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian pendampingan dan sosialisasi dalam upaya peningkatan kompetensi petugas sertifikasi tanah aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pendampingan dan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi petugas sertifikasi tanah aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan barang Milik Daerah sejumlah 4 laporan
Indikator Kegiatan:
- Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani sejumlah 30 dokumen
- Persentase aset berupa tanah dan atau bangunan yang dikelola 100%
Outcome Program:
Terlaksananya peningkatan kompetensi petugas sertifikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejumlah 32 orang
Impact:
Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang sejumlah 33.3%
|
