|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan:
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Kompetensi Manajerial dan Fungsional
Sub Kegiatan:
Pengelolaan Data Kepegawaian
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Peningkatan dan Pengoptimalan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
Sasaran Sub Kegiatan:
ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan KemenPAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ; Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM Kota Surabaya ; ketersediaan ABK dan peta kebutuhan OPD dengan disesuaikan kondisi eksisting pegawai yang ada.
Data Umum:
Jumlah ASN per Desember 2024 = 16035
L = 5670
P = 10365
-
-
-
-
|
Akses:
Akses utama Pengelola Data Kepegawaian oleh BKPSDM
Partisipasi:
Seluruh ASN baik laki - laki dan perempuan bisa mendapat kesempatan yang sama
Kontrol:
Pejabat Pengelola Data Kepegawaian memberikan otorisasi Pengelolaan Data Kepegawaian
Manfaat:
Hanya ASN yang memenuhi syarat
|
1. Kurangnya jadwal update data kepegawaian.
2. Belum optimalnya integrasi data dalam aplikasi BKPSDM dengan SI-ASN. |
1. Kurangnya kepedulian terkait data kepegawaian di lingkungan perangkat daerah.
2. Penilaian indikator kinerja ASN yang belum konsisten di seluruh OPD. |
1.Meningkatkan kualitas pengelolaan data ASN agar lebih akurat, transparan, dan dapat diakses secara real-time.
2.Mengoptimalkan integrasi data ASN dengan sistem informasi kepegawaian yang lebih modern.
3. Mendorong kesadaran ASN dan OPD dalam memperbarui serta mengelola data kepegawaian secara berkala. |
1.Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait -Melibatkan BKD Provinsi, BKN Kanreg II, BKN Pusat, Kemenpan RB, Setneg, dan Kemendagri.
-Sinkronisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan data ASN.
2.Pengoptimalan Integrasi Data -Menyempurnakan sistem informasi BKPSDM agar lebih responsif dan terhubung dengan SI-ASN.
-Pengembangan fitur untuk pemantauan data ASN secara berkala.
3.Penambahan Jadwal Update Data Kepegawaian
-Menetapkan jadwal pembaruan data secara berkala.
-Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah agar data selalu terkini |
1.Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Terkait -Melibatkan BKD Provinsi, BKN Kanreg II, BKN Pusat, Kemenpan RB, Setneg, dan Kemendagri.
-Sinkronisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan data ASN.
2.Pengoptimalan Integrasi Data -Menyempurnakan sistem informasi BKPSDM agar lebih responsif dan terhubung dengan SI-ASN.
-Pengembangan fitur untuk pemantauan data ASN secara berkala.
3.Penambahan Jadwal Update Data Kepegawaian
-Menetapkan jadwal pembaruan data secara berkala.
-Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah agar data selalu terkini |
Indikator Aktifitas:
Output:
1. Tersusunnya satu dokumen terkait pengelolaan data kepegawaian tahun 2025
2. Optimalnya data yang terintegrasi dalam aplikasi BKPSDM
3. Data kepegawaian selalu up to date
Indikator Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.
Indikator Kegiatan:
Pengelolaan data kepegawaian yang lebih transparan dan mudah diakses oleh ASN.
Outcome Program:
Peningkatan akurasi dan validitas data yang mendukung kebijakan strategis dalam manajemen ASN.
Impact:
Meningkatkan indeks profesionalitas ASN
Meningkatkan indeks pemberdayaan gender
|
