|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan:
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan:
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Sasaran Sub Kegiatan:
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
|
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Jumlah Perangkat Daerah di Kota Surabaya : 60 Perangkat Daerah
Data Penyelia Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L: 2 P: 10
-
-
|
Akses:
Adanya kesamaan akses informasi bagi Penyelia terkait penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Partisipasi:
Proporsi Penyelia Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD berjenis kelamin perempuan lebih tinggi dari pada laki-laki
Kontrol:
Keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan
Manfaat:
60 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menerima manfaat dalam sub kegiatan ini
|
- Tingkat kemampuan dan pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD masih belum maksimal
- Masih adanya dominasi perempuan dalam kegiatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
- Adanya perubahan kebijakan terkait Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan aplikasi dalam proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
Meningkatkan jumlah tersusunnya Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
Peningkatan kompetensi bagian perencanaan anggaran Perangkat Daerah dalam bentuk :
- Pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait proses Penyusunan Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD pada tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian pendampingan dan sosialisasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagian perencanaan anggaran |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait proses Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun sejumlah 2 dokumen
Indikator Kegiatan:
Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS, Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun sejumlah 7 dokumen
Outcome Program:
Terlaksananya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah bagi 60 Perangkat Daerah
Impact:
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%
|
