|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Kepegawaian Daerah
Kegiatan:
Mutasi dan Promosi ASN
Sub Kegiatan:
Pengelolaan Mutasi ASN
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Peningkatan dan Pengoptimalan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
Sasaran Sub Kegiatan:
ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara , Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan KemenPAN RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional ; Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi ; Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BKPSDM Kota Surabaya ; ketersediaan ABK dan peta kebutuhan OPD dengan disesuaikan kondisi eksisting pegawai yang ada.
Data Umum:
Jumlah ASN per Desember 2023 = 13301
L = 5000
P = 8301
Data jumlah pegawai yang mutasi masuk tahun 2023
L = 4
P = 7
Total = 11
Data jumlah pegawai yang mutasi keluar tahun 2023
L = 2
P = 8
Total = 10
Total keseluruhan pegawai yang mutasi masuk dan keluar = 21
-
-
-
-
|
Akses:
Akses utama Pengelolaan Mutasi ASN oleh BKPSDM
Partisipasi:
Seluruh ASN baik laki - laki dan perempuan bisa mendapat kesempatan yang sama
Kontrol:
Pejabat pengelolaan mutasi memberikan otorisasi mutasi
Manfaat:
Hanya ASN yang memenuhi syarat
|
1. Stereotip gender dalam organisasi, seperti anggapan bahwa jabatan tertentu lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan.
2. Keterbatasan pelatihan atau sosialisasi gender untuk pengambil keputusan. |
1.Hasil nilai berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan pihak eksternal/penilai (TIM jabatan tinggi pratama) dan Penilai kinerja aparatur sipil negara) pada kinerja pegawai ASN dapat berbeda pada setiap individu yang akan mempengaruhi mutasi ASN |
1. Menjamin kesetaraan gender dalam proses mutasi ASN dengan menekankan prinsip meritokrasi.
2.Meningkatkan representasi ASN laki-laki dan perempuan dalam berbagai jabatan tanpa diskriminasi.
3. Menghapus hambatan struktural dan sosial yang membatasi partisipasi setara. |
1. Memonitor dan mengevaluasi hasil mutasi berdasarkan data yang tersegmentasi gender untuk mendeteksi ketimpangan. |
Jumlah ASN per Desember 2023 = 13301
L = 5000
P = 8301
Data jumlah pegawai yang mutasi masuk tahun 2023
L = 4
P = 7
Total = 11
Data jumlah pegawai yang mutasi keluar tahun 2023
L = 2
P = 8
Total = 10
1. Telah dilakukan Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait kepegawaian antara lain BKD Prov, BKN Kanreg II, BKN pusat, Kemenpan, Setneg, Kemendagri.
2. Pengoptimalan integrasi data dalam aplikasi BKPSDM dengan
3. Penambahan jadwal update data kepegawaian |
Indikator Aktifitas:
Output:
1. Tersusunnya satu dokumen terkait pengelolaan mutasi ASN tahun 2025
2. Optimalnya data yang terintegrasi dalam aplikasi BKPSDM
3. Data pengelolaan mutasi ASN selalu up to date
Indikator Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian yang lebih efektif dan efisien.
Indikator Kegiatan:
Pengelolaan data mutasi ASN yang lebih transparan dan mudah diakses oleh ASN.
Outcome Program:
Peningkatan akurasi dan validitas data yang mendukung kebijakan strategis dalam manajemen ASN
Impact:
Meningkatkan indeks profesionalitas ASN
Meningkatkan indeks pemberdayaan gender
|
