|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan:
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Sub Kegiatan:
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah Berkas Pencairan Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani
Sasaran Sub Kegiatan:
Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
|
Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Data pegawai bidang Perbendaharaan dan Akuntansi L : 18 P : 19
Data pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas L : 14 P : 10
-
-
|
Akses:
Adanya kesamaan akses informasi terkait Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Partisipasi:
Proporsi pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan
Kontrol:
Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan
Manfaat:
Terlaksananya pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
|
- Tingkat pengetahuan pegawai terkait pengarusutamaan gender & perencanaan penganggaran responsif gender masih belum optimal
- Masih adanya dominasi pegawai berjenis kelamin laki-laki dalam sub bidang perbendaharaan dan kas
- Sarana dan prasarana yang ada perlu penyempurnaan |
- Adanya perubahan kebijakan terkait pengelolaan perbendaharaan
- Perkembangan teknologi yang berdampak pada perubahan sistem aplikasi pengelolaan perbendaharaan |
Meningkatkan jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sesuai ketentuan yang berlaku |
- Sosialisasi terhadap mitra kerja (Bendahara SKPD) secara terus menerus dan berkelanjutan
- Penyempurnaan atau pengembangan sistem secara berkelanjutan
- Sarana pendukung untuk terus disempurnakan |
Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait pada tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian pendampingan dan sosialisasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagian pengelolaan kas daerah |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi terkait Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sejumlah 99464 dokumen
Indikator Kegiatan:
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sejumlah:
- 99464 Berkas Pencaian Dana secara Elektronik dan Penatausahaan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran yang dilayani
- 244 Dokumen laporan dan perhitungan kas dan rekonsiliasi penerimaan serta pengeluaran daerah yang dikelola
Outcome Program:
Terwujudnya Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait sejumlah 99464 dokumen
Impact:
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%
|
