|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Terselesaikannya berkas permohonan Perizinan Non Usaha dengan cepat
Sasaran Sub Kegiatan:
Seluruh Warga Masyarakat Pemohon Perizinan Non Usaha di Wilayah Kecamatan Kenjeran
|
Dasar Hukum:
1. PERDA NO 4 TAHUN 2019 TENTANG PUG
2. PERWALI NO 43 TAHUN 2020 TENTANG PUG KOTA SURABAYA
Data Umum:
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Kenjeran ada 4 Kelurahan, Terdiri dari: 1. Kelurahan Tanah Kalikedinding 2. Kelurahan Sidotopo Wetan 3. Kelurahan Bulak Banteng 4. Kelurahan Tambak Wedi
Jumlah Penduduk di Kecamatan Kenjeran 177.561 Jiwa. L : 89.352 P : 88.209 * Sumber data dari Dispenduk (2024)
Pelaksana Sub Kegiatan/Jumlah ASN/OS Pengampu Kegiatan : L : 15 P : 0
Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan Tanah Kalikedinding : LPMK : 1 (L = 1) RW : 12 (L=12) RT : 144 (L=136, P=8)
Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan : LPMK : 1 (L = 1) RW : 14 (L=14) RT : 148 (L=127, P=21 )
Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng : LPMK : 1 (L = 1) RW : 8 (L=8) RT : 69 (L=67, P=2)
Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan Tambak Wedi : LPMK : 1 (L = 1) RW : 4 (L=4) RT : 55 (L=49, P=6)
|
Akses:
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kenjeran
Partisipasi:
Laki-laki lebih sering melakukan kepengurusan Perizinan Non Usaha dibandingkan Perempuan
Kontrol:
Jumlah Pejabat pengampu dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha didominasi oleh laki-laki
Manfaat:
Masyarakat dapat mendapatkan dokumen Perizinan Non Usaha seperti Izin SKRK dan IMB
|
- Kurangnya tenaga ahli di bidang kepengurusan SKRK dan IMB
- Kurangnya Sosialisasi terkait dengan pentingnya kepemilikan dokumen SKRK dan IMB |
- Alur Kepengurusan dokumen SKRK dan IMB yang panjang membuat masyarakat enggan mengurus
- Persyaratan kepengurusan SKRK dan IMB yang cukup banyak membuat masyarakat kurang berminat untuk mengurus mandiri |
- Memudah kan masyarakat dalam kepengurusan SKRK dan IMB di wilayah kelurahan maupun kecamatan
- Kecamatan sebagai tempat terdekat masyaraka t untuk konsultasi terkait hal kepenguru san SKRK dan IMB |
- Sosialisasi mekanisme penyampaian usulan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan
- Rapat Penjaringan usulan warga dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan |
- Sosialisasi kepada masyaraka t terkait kemudahan Pelayanan Perizinan dan Non Usaha dengan berbagai akses yaitu melalui Kelurahan, Kecamatan atau Online secara mandiri
- Memberikan Informasi kepada masyarakat terkait adanya tenaga ahli di bidang kepenguru san SKRK dan IMB di Kantor Kecamatan Kenjeran |
Indikator Aktifitas:
Persentase Warga yang berpartisipasi dalam pelayanan kepengurusan dokumen SKRK dan IMB
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan pelayanan kepengurusan dokumen SKRK dan IMB
Indikator Kegiatan:
Jumlah pelaksanaan layanan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Outcome Program:
Persentase peningkatan partisipasi dalam pelayanan kepengurusan dokumen SKRK dan IMB
Impact:
Kualitas Pelayanan Publik yang efektif dan Inovatif
|
