Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan public Program: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan yang Responsif Gender Sasaran Sub Kegiatan: Masyarakat (Tokoh masyarakat, pengurus LPMK, RW, RT)	Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah 2. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 3. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 perubahan kedua atas peraturan Walikota Surabaya nomor 68 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Data Umum: Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Genteng L= 28.516 P= 29.700 Sumber data : https://intip.in/DKB202402Sby Jumlah Tokoh masyarakat : Pengurus LPMK: 5 L / 0 P RW : 50 L / 11 P RT: 217 L / 81 P Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Genteng: -Karang Taruna -TP.PKK Forum Musbangkel di Kecamatan Genteng pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 kali Jumlah masyarakat yang menerima informasi dan mengajukan usulan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan L= 77 P= 48 Rincian jenis usulan yang didanai : - Pembangunan fisik - Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan - Pembangunan Social Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan penyelenggaraa n Musbangkel ditingkat Kelurahan L= 77 P= 48	Akses: Semua tokoh masyarakat, pengurus LPMK, RW, RT yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan Partisipasi: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kontrol: Kasi pembangunan berperan dalam melaksanakan kegiatan musrenbang Manfaat: Tokoh masyarakat, pengurus LPMK, RW, RT, Koramil, PD, Organisasi Pemuda yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan mendapatkan manfaat karena mampu menyalurkan aspirasi kebutuhan warga	- Jumlah personil terbatas - Tempat penyelenggaraan yang tidak memadai masyarakat (tokoh masyarakat dan ketua lembaga (LPMK, RT, dan RW))	Masih kurangnya partisipasi perempuan dan disabilitas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan yang Responsif Gender	1. Melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk menjadwalkan kegiatan pra musrembang 2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk Persiapan pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan	Pada tahun 2024 ada 118 usulan fisik maupun non fisik yang ada di Musrenbang tingkat Kecamatan. Kegiatan musrembang ditingkat kecamatan yaitu pembangunan prioritas yang diusulkan oleh 5 kelurahan dan di adakan rutin setiap tahun. Yang dihadiri oleh tokoh masyarakat terdiri dari : 1. Ketua LPMK 2. Ketua RT 3. Ketua RW 4. Ketua TP PKK 5. FAS 6. Karang Taruna 7. dll	Indikator Aktifitas: Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Tahun Anggaran 2025 yang di adakan secara rutin dengan jumlah laporan 1 setiap tahunnya Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Kegiatan: Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan Outcome Program: Tercapainya pembangunan yang menjadi prioritas di masing-masing kelurahan Impact: Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan 88.30%

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan public

Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan:
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan yang Responsif Gender

Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat (Tokoh masyarakat, pengurus LPMK, RW, RT)

Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah 2. Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan 3. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2023 perubahan kedua atas peraturan Walikota Surabaya nomor 68 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Data Umum:
Jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Genteng L= 28.516 P= 29.700 Sumber data : https://intip.in/DKB202402Sby

Jumlah Tokoh masyarakat : Pengurus LPMK: 5 L / 0 P RW : 50 L / 11 P RT: 217 L / 81 P

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Genteng: -Karang Taruna -TP.PKK

Forum Musbangkel di Kecamatan Genteng pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 1 kali Jumlah masyarakat yang menerima informasi dan mengajukan usulan perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan L= 77 P= 48

Rincian jenis usulan yang didanai : - Pembangunan fisik - Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan - Pembangunan Social Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan penyelenggaraa n Musbangkel ditingkat Kelurahan L= 77 P= 48

Akses:
Semua tokoh masyarakat, pengurus LPMK, RW, RT yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan

Partisipasi:
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Kontrol:
Kasi pembangunan berperan dalam melaksanakan kegiatan musrenbang

Manfaat:
Tokoh masyarakat, pengurus LPMK, RW, RT, Koramil, PD, Organisasi Pemuda yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan mendapatkan manfaat karena mampu menyalurkan aspirasi kebutuhan warga

- Jumlah personil terbatas - Tempat penyelenggaraan yang tidak memadai masyarakat (tokoh masyarakat dan ketua lembaga (LPMK, RT, dan RW))

Masih kurangnya partisipasi perempuan dan disabilitas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan yang Responsif Gender

1. Melakukan koordinasi dengan kelurahan untuk menjadwalkan kegiatan pra musrembang 2. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk Persiapan pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan

Pada tahun 2024 ada 118 usulan fisik maupun non fisik yang ada di Musrenbang tingkat Kecamatan. Kegiatan musrembang ditingkat kecamatan yaitu pembangunan prioritas yang diusulkan oleh 5 kelurahan dan di adakan rutin setiap tahun. Yang dihadiri oleh tokoh masyarakat terdiri dari : 1. Ketua LPMK 2. Ketua RT 3. Ketua RW 4. Ketua TP PKK 5. FAS 6. Karang Taruna 7. dll

Indikator Aktifitas:
Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Tahun Anggaran 2025 yang di adakan secara rutin dengan jumlah laporan 1 setiap tahunnya

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Indikator Kegiatan:
Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan

Outcome Program:
Tercapainya pembangunan yang menjadi prioritas di masing-masing kelurahan

Impact:
Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan 88.30%

Gender Analysis Pathway Kecamatan Genteng

Gender Analysis Pathway
Kecamatan Genteng