|
Visi:
Gotong Royong menuju Surabaya kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan:
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif
Sasaran Sub Kegiatan:
Warga yang ada di wilayah Kecamatan Genteng
|
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka enengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pertimbangan tugas dan fungsi. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Pertimbangan tugas dan fungsi.
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Uraian.
Data Umum:
Jumlah Penduduk Kecamatan Genteng per 30 Juni 2024 58.671 jiwa
L = 28.755
P = 29.916
- Jumlah Lembaga yang dapat disediakan sarana prasarananya untuk pelayanan kepada masyarakat sejumlah 61 lembaga. (Sarpras yang sudah disediakan yaitu : langganan internet Up to 30 Mbps selama 1 tahun
Tokoh pelaksana :
LPMK : 5
L : 5 P : 0
RT : 298
L : 217 P : 81
RW : 61
L : 50 P : 11
-
-
-
-
|
Akses:
Semua warga dapat memanfaatkan sarana prasarana yang sudah disediakan
Partisipasi:
Rendahnya partisipasi warga untuk menggunakan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan
Kontrol:
Monitoring sarpras ada pada seksi pemerintahan
Manfaat:
Dapat terlaksananya kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Balai RW
|
- Kurangnya staff untuk melakukan monitoring terhadap sarana dan prasarana yang sudah disediakan |
- Rendahnya minat warga untuk menggunakan sarana prasarana |
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif yang responsif gender |
Melakukan monitoring untuk memastikan kualitas jaringan internet |
Monitoring ditahun 2024 dilakukan sebanyak 12 kali/ 1 bulan sekali |
Indikator Aktifitas:
Monitoring sebanyak sebulan sekali / 12 kali selama tahun 2025
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan 61 Unit
Indikator Kegiatan:
Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan
61 titik
Outcome Program:
Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi 87.50%
Impact:
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap inovasi pengembangan wilayah dan layanan ketentraman dan ketertiban umum92.07%
|
