Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Program: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Sub Kegiatan: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah Sasaran Sub Kegiatan: - Mengoptimalkan Pendapatan Daerah - Wajib Pajak	Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. Data Umum: 1. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah L: 210 P: 131 2. Jumlah Pegawai Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan UPTB L: 143 P: 87 Objek Pajak sub kegiatan: 1. Pelayanan Pajak Hotel 2. Pelayanan Pajak Restoran 3. Pelayanan Pajak Reklame 4. Pelayanan Pajak Hiburan 5. Pelayanan Pajak Parkir 6. Pelayanan PPJ 7. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah Fasilitasi layanan melalui teknologi informasi (PBB online, BPHTB online, PHR Online, reklame online, surabaya tax, tax surveillance Fasilitas pembayaran pajak yang tersedia 1. Mobil keliling 2. Bank (Bank Jatim, BNI, dan BRI) 3. E-commerce (Tokopedia, blibli, shopee)	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk Laki – Laki dan Perempuan untuk melakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Partisipasi: Proporsi Petugas Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pajak yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan Kontrol: Proporsi pejabat pengampu sub kegiatan Manfaat: Meningkatnya penerimaan pendapatan pajak daerah	Formasi pegawai di Bapenda hasil dari plotting BKPSDM	Petugas Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Laki Laki lebih diperhatikan dibandingkan dengan Perempuan	Meningkatnya Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah secara lebih aktif dan responsive gender	Sosialisasi terkait pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah	Jumlah pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi terkait kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah L: 60% P: 40% Jenis usaha yang dilakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1. Hotel 2. Restoran 3. Tempat Hiburan 4. Tempat Pakir 5. Reklame Fasilitas pembayaran pajak yang tersedia 1. Mobil keliling 2. Bank (Bank Jatim, BNI, dan BRI) 3. Ecommerce (Tokopedia, blibli, shopee)	Indikator Aktifitas: Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 12 Dokumen Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 12 Dokumen Outcome Program: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar 60% Impact: Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan:
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
- Mengoptimalkan Pendapatan Daerah - Wajib Pajak

Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

Data Umum:
1. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah L: 210 P: 131

2. Jumlah Pegawai Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan UPTB L: 143 P: 87

Objek Pajak sub kegiatan: 1. Pelayanan Pajak Hotel 2. Pelayanan Pajak Restoran 3. Pelayanan Pajak Reklame 4. Pelayanan Pajak Hiburan 5. Pelayanan Pajak Parkir 6. Pelayanan PPJ 7. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah

Fasilitasi layanan melalui teknologi informasi (PBB online, BPHTB online, PHR Online, reklame online, surabaya tax, tax surveillance

Fasilitas pembayaran pajak yang tersedia 1. Mobil keliling 2. Bank (Bank Jatim, BNI, dan BRI) 3. E-commerce (Tokopedia, blibli, shopee)

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk Laki – Laki dan Perempuan untuk melakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

Partisipasi:
Proporsi Petugas Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Pajak yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan

Kontrol:
Proporsi pejabat pengampu sub kegiatan

Manfaat:
Meningkatnya penerimaan pendapatan pajak daerah

Formasi pegawai di Bapenda hasil dari plotting BKPSDM

Petugas Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Laki Laki lebih diperhatikan dibandingkan dengan Perempuan

Meningkatnya Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah secara lebih aktif dan responsive gender

Sosialisasi terkait pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah

Jumlah pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi terkait kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah L: 60% P: 40% Jenis usaha yang dilakukan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1. Hotel 2. Restoran 3. Tempat Hiburan 4. Tempat Pakir 5. Reklame Fasilitas pembayaran pajak yang tersedia 1. Mobil keliling 2. Bank (Bank Jatim, BNI, dan BRI) 3. Ecommerce (Tokopedia, blibli, shopee)

Indikator Aktifitas:
Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 12 Dokumen

Indikator Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 12 Dokumen

Outcome Program:
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah sebesar 60%

Impact:
Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Gender Analysis Pathway Badan Pendapatan Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Pendapatan Daerah